Regulasi yang Tidak Jelas, Masyarakat Pertanyakan Payung Hukum Penarikan BPHTB

Sumedang, RN                   Taat membayar pajak sejatinya adalah untuk tujuan mulia dalam rangka untuk membangun sebuah bangsa, Filos...

Sumedang, RN                 

Taat membayar pajak sejatinya adalah untuk tujuan mulia dalam rangka untuk membangun sebuah bangsa, Filosofi utama yang melandasi pajak ialah peran serta w arga bangsa dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peningkatan penerimaan negara dengan cara pengenaan pajak. “Taat bayar pajak adalah ciri warga bangsa yang baik”. Slogan ini sering terpampang di pusat–pusat keramaian diberbagai kota–kota dengan maksud, pemerintah mengundang kesadaran masyarakat agar taat untuk membayar pajak. Untuk tujuan mulia dimaksud tentunya menjadi suatu keharusan ada regulasi jelas untuk mengatur penarikkan pajak dari masyarakat.
                   

Namun sampai dikeluarkannya UU No.21 tahun 1997 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tidak ada dasar hukum yang jelas untuk pemungutan pajak atas pemindahan hak atas tanah dan bangunan. Dan kemudian UU BPHTB ini diperbaharui kembali dengan keluarnya UU NO. 20 tahun 2000 tentang perubahan atas UU NO.21 thun 1997 tentang BPHTB. Bahkan dalam UU pokok Agraria No.5 tahun 1950 yang menggantikan semua peraturan pertanahan di indonesia juga tidak mengatur pengenaan Bea balik nama atas jual beli tanah atau bangunan. Sampai pada pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan bergulirnya otonomi daerah, seperti halnya PBB, pada tahun 2011 BPHTB pun menjadi pajak daerah dengan diberlakukanya UU No. 28 tahun 2009.
               

Mencermati UU BPHTB No. 27 Tahun 1997 jo. UU No. 20 tahun 2000 pasal 5, besaran pengenaan tarif BPHTB adalah sebesar 5%,  namun di  UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) besaran pengenaan tarif BPHTB paling tinggi 5%. Kedua UU ini tentunya ada perbedaan tafsir dalam hal penetapan besaran tarif BPHTB, di UU BPHTB No. 27 Tahun 1997 jo. UU No.20 Tahun 2000 pengenaan tarif ditentukan di angka 5%, akan tetapi di UU PDRD dimaksud diatas ditetapkan Paling Tinggi 5%. Ini artinya  dengan adanya UU PDRD ini pengenaan tarif BPHTB masih bisa ditetapkan  dibawah 5%, dan hal ini juga yang  menjadi harapan masyarakat agar tarif BPHTB ini dapat diturunkan dibawah 5% sama halnya dengan  pengenaan tarif PPh yang titetapkan di 2,5%.
            

Berbagai kalangan masyarakat menilai kedua UU diatas dapat menimbulkan tafsir yang berbeda, dan tentunya dapat menimbulkan polemik ditengah tengah masyarakat ketika masyarakat melakukan transaksi jual beli ataupun peralihan hak yang didalamnya ada pengenaan tarif BPHTB 5% yang dianggap terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak,terutama bagi warga yang melakukan transaksi diatas Rp 150 juta, BPHTBnya lebih besar dari pada PPh.     

Salah seorang staf notaris yang tidak mau menyebut namanya dimuat di media ini mengungkapkan beberapa waktu yang lalu  tentang keluhan dan keberatan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli atau warga yang melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunanya, ikwhal aturan yang digunakan ketika menetapkan harga tanah. ”Saya sebagai staf di kantor ini sering ditanya oleh masyarakat ketika hendak memvalidasi BPHTB, dan sering BPHTB yang hendak di validasi itu ditolak didinas pajak  dengan alasan tidak sesuai dengan harga ditempat." Lanjutnya, "pihak kami kan tidak mengetahui sebelumnya warga itu telah melakukan transaksi, hanya ketika mereka datang ke kantor kami hendak membuat AJB, pembeli menyampaikan nominal transaksi dengan menyerahkan kwitansi, ya kemudian kami mencocokkan dengan Surat Keputusan Bupati Tahun 2014 NO: 590/KEP.132-DISTAMBEN/2014 mengenai Penetapan Harga Tanah di Kabupaten Sumedang. 

Dan hal ini juga  yang diamini oleh  seorang warga Rancapurut yang tidak mau dimuat namanya dimedia ini mengungkapkan keberatanya atas ditolaknya Validasi BPHTBnya oleh Dinas pajak kabupaten Sumedang terhadap bidang tanah yang berlokasi di lingkungan Karapyak Kelurahan Situ, tanah itu kan dibeli dibawah  600 ribu per meternya, namun aneh dinas pajak kabupaten Sumedang  menolak untuk memvalidasi dengan alasan katanya, ada warga di kawasan tersebut memvalidasi BPHTBnya dengan harga tanag permeternya satu juta rupiah lebih.

Dinas pajak kabupaten Sumedang, melalui Toni, selaku Kasi Perifikasi Pajak di lingkungan dinas pajak kabupaten Sumedang mengungkapkan kepada awak media ini, ”Pemerintah dalam hal ini dinas pajak tentu ada dasar hukum yang jelas untuk menarik pajak dari masyarakat, dan menyangkaut BPHTB tentunya ada undang undangnya yang mengaturnya, pengenaan BPHTB di angka 5%  itu sudah sesuai aturan per undang undangan." 

Lanjutnya, ”dan untuk menentukan harga tanah kami mengacu pada tiga hal, yaitu: harga umum, harga pasar dan harga transaksi yang terjadi di masyarakat, dan kami minta kejujuran dari masyarakat ketika melaporkan nominal nilai transaksinya, dan yang lebih tau sebenarnya adalah antara penjual, pembeli dan Allah." 

Lanjutnya, ”mengenai adanya keluhan dari masyarakat terkait limit waktu untuk memvalidasi BPHTB, tentunya kami akan  memerlukan waktu, namun kami terus berusaha dalam pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," imbuhnya. (Sardion Lubis)