Rp 78 Milyar Dana APBD Papua Barat tahun 2012 Tidak Jelas Peruntukannya

Manokwari, RN Untuk menunjang pembangunan di wilayah Papua Barat Pemerintah Pusat tidak segan-segan untuk mentransfer triliunan Dana b...

Manokwari, RN

Untuk menunjang pembangunan di wilayah Papua Barat Pemerintah Pusat tidak segan-segan untuk mentransfer triliunan Dana baik itu Dana APBD maupun Dana Otsus. Hal ini bertujuan agar pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia segera terwujud, namun sangat disayangkan para pengelola dana yang CUKUP BESAR tersebut banyak mengambil kesempatan dan memanipulasi data yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. 

Hal ini terjadi pada sidang mendengarkan saksi saksi pada pengadilan tipikor Manokwari Rabu, 11 Oktober 2017 kemarin yang menghadirkan para mantan sekretaris daerah antara lain Isak Halatu dan ML Ramadas serta mantan pegawai Oditorat Provinsi Papua Barat serta perwakilan dari Bank BNI serta dari pihak kontraktor dalam hal ini PT Papua Perkasa. 

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Aris Singgih Harsono SH. MH serta jaksa penuntut umum Ramli Lamana SH. mencerca pertanyaan para saksi saksi tentang kronologis alur pertransferan Dana 78 (tujuh puluh delapan milyar rupiah) yang sangat janggal serta tidak sesuai dengan prosedur pemerintahan yang berlaku serta sistem pemblokiran dana transfer kepada pihak ke tiga dalam hal ini rekening atas nama Nico Sia sebagai Direktur PT. Papua Perkasa. 

Timbul pertanyaan apakah benar pemerintah Provinsi Papua Barat  mempunyai hutang pada PT. Papua Perkasa? dan setelah dana di transfer siapa yang bisa mencairkan dana tersebut? Sidang masih berlanjut harapan masyarakat semoga para penegak hukum dapat menghukum para koruptor yang seadil adilnya karena Korupsi sangat menyengsarakan rakyat. (Ys)