Ditjen Pajak Imbau Segera Manfaatkan Fasilitas Balik Nama Harta Amnesti Pajak

BEKASI,RN- Direktorat jendral pajak (Ditjen pajak) melalui kantor wilayah dirktorat jendral pajak ( kanwil DJP) menghimbau wajib pajak yan...

BEKASI,RN- Direktorat jendral pajak (Ditjen pajak) melalui kantor wilayah dirktorat jendral pajak ( kanwil DJP) menghimbau wajib pajak yang telah  ikut dalam program amnesti pajak untuk segera mamanfaatkan pembebasan pajak penghasilan  atas pengalihan  hak atas tanah atau bangunan dengan memasukan  permohonan  surat keterangan  bebas (SKB) PPh tanpa menunggu di akhir batas waktu  pengajuan permohonan.

Plh. Kanwil DJP jabar II ade lili, mengatakan bahwa sampai  akhir Nopember  2017 , wajib pajak yang memanfaatkan dan mengajukan  permohonan SKB PPh baru mencapai  22% dari 1.256 wajib pajak yang memiliki  potensi untuk mengajukan permohonan SKB PPh. Batas akhir pengajuan  SKB PPh senidri akan berakhir pada 31 desember 2017. " ini baru di wilayah kerja kanwil DJP jabar II,"

ade lili menjelaskan. Secara nasional , wajib pajak  yang mengajukan permohonan SKB PPh tidak berbeda jauh dengan kondisi di wilayah kanwil DJP jabar II . Ada sekitar 151 ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaaykan fasilitas pembebasan PPh atas harta  yang telah di deklarasikan  melalui amnesti pajak. Sampai akhir nopember, baru ada 18 persen permohonan SKB PPh yang di ajukan atau 27 ribu permohonan . Disinyalir . Permohonan yaitu 31 desember 2017.

Mengantisipasi membeludaknya  permohonan SKB  di akhir tahun , ditjen pajak telah mengeluarkan  regulasi  baru yaitu peraturan menteri keuangan  (PMK) nomor 165 tahun 2017. Dengan PMK 165 tersebut , wajib pajak di beri pilihan dalam memanfaatkan  fasilitas yang di peroleh  dari program amnesti pajak dengan mempermudah  syarat pengajuan SKB  yaitu wajib pajak yang mengajukan balik nama  harta tanah atau bangunan  kebadan pertanahan  nasional (BPN) cukup dengan  melegalisasi surat keterangan amnesti pajal (SKET).

Ade lili juga menyampaikan  bahwa  bagi wajib pajak yang tetap ingin mengajukan permohonan SKB PPh , waktu penyelesainnya  akan di percepat maksimal 5 hari kerja.
" kalau bisa dibawah 5 hari kerja, kami akan percepat " lanjutnya. Pengajuan SKB PPh dan legalisasi Sket diajukan melalui KPPtempat wajib pajak terdaftar." Jangan menunggu di akhir- akhir, segera ajukan permohonan SKB atau legalisir Sketnya," imbuhnya.(@nt)