Ditjen Pajak Tegaskan PasFinal Bukan Amnesti Pajak Jilid II

BEKASi,RN- Plh. Kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak (Kanwil DJP) jawa barat II Ade lili menegaskan kembali kepada masyarakat ba...

BEKASi,RN- Plh. Kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak (Kanwil DJP) jawa barat II Ade lili menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa pemerintah melalui ditjen pajak  tidak pernah mengeluarkan regulasi  amnesti pajak  jilid II . Keluarnya peraturan  pemerintah  nomor 36  tahun 2017  tentang  pengenaan pajak penghasilan dan PMK -165 tahun 2017 bukan di maksudkan  sebagai amnesti jilid II.

Ade lili menjelaska bahwa PMK 165 tahun 2017 memang memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan amnesti pajak secara sukarela melaporkanya, akan dianggap sebagai penghasilan bersih. Atas pengasilan bersih berupa harta tadi dikenakan tarif 30% untuk orang pribadi,  25% untuk badan usaha dan 12,5% UMKM. Istilah pas Final digunakan untuk pengungkapan aset secara sukarela dengan tarif final.

PP 36 2017 juga memberikan kesempatan  bagi wajib pajak yang telah ikut amnesti pajak namun gagal  untuk melakukan REPATRIASI atau tidak sempat memasukan harta yang berada di luar negeri untuk di investasikan di indonesia selama minimal 3 tahun . Selain itu PP 36 2017 juga memberikan kesempatan bagi peserta amnesti pajak yang belum mendeklarasikan seluruh harta yang dimilikinya atau masih terdapat harta yang belum dideklarikan untuk melaporkan harta tersebut. Tarif yang dikenakan bagi peserta amnesti pajak kelompok ini juga sama yaitu 30% orang pribadi, 25% untuk badan usaha dan 12,5% UMKM.

Kesempatan untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT atau Belum diungkap dalam program amneati pajak diatur melalui PMK 165 th 2017. " pelaporannya berbeda dengan amnesti pajak yang diajukan dengan memasukan surat pernyataan harta (SPH) . Jika PP 36 mengaturnya dengan melaporkan melalui SPT masa  PPh final. Itu juga perbedaanya dengan amnesti pajak ," Pungkas Ade lili.

Sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2016 tentang amnesti pajak bahwa bagi wajib pajak yang tidak memaanfatkan program tersebut akan dikenai sanki sesuai ketentuan umum perpajakan (KUP) yaitu dihitung mundur 5 tahun ke belakang sejak harta ditemukan ditjen pajak di tambah sanki 2% per bulan . Sementara bagi peserta amnesti pajak  yang gagal melakukan repatriasi atau belum mengungkapkan seluruh  hartanya , akan di kenai sanki 200% dari nilai harta yang di temukan.

Ditjen pajak saat ini tengah gencar meminta klarifikasi atas harta harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Data yang dimiliki ditjen pajak mendisinyalir ada jutaan harta yang belum dilaporkan dalam SPT. Data data  harta tadi diperoleh ditjen pajak  dari beberapa sumber yaitu kementrian / lembaga atau asosiasi seperti Bank Indonesia , Otoritas Jasa Keuangan , PPATK,BPN, Kemenkumham, Imigrasi, Bea Cukai dan lain lain serta melalui pertukaran data antar negara karena indonesia menadatangani kesepakatan dalam Automatic Exchange Of Information (AEOI).

Ade lili menghimbau jangan menunggu untuk ditemukan ditjen pajak sebab sankinya sangat berat. Jika wajib pajak mengungkapkan sendiri  secara sukarela maka sanki sanki tadi tidak di berlakukan. Segeralah dilaporkan hartanya itu. Jangan  menunggu kami datang dan menetapkan sankinya," Ujarnya.(@nt)