Libatkan Pihak ke III Anggaran Desa Kab. Bandung di Korupsi

Kab. Bandung (Jabar), RN Penyaluran pelaksanaan anggaran desa Tahun 2016/2017 di beberapa desa Kabupaten Bandung telah diselewengkan ol...

Kab. Bandung (Jabar), RN
Penyaluran pelaksanaan anggaran desa Tahun 2016/2017 di beberapa desa Kabupaten Bandung telah diselewengkan oleh pihak terkait. Kasus ini mencuat karena ada pihak kontraktor yang tidak di bayar setelah melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) salah satunya berinisial UJ. Pekerjaan sudah diserahterimakan antara kedua belah pihak yang bersangkutan melalui berita acara yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2016 lalu. 

Item pekerjaan pembangunan rabat beton jalan setapak yang berlokasi di RW07, serta TPT jalan setapak 34m, rahat beton jalan setapak 25m, dan RW 9 TPT dan rahat beton jalan setapak 95m, Neglasari Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, telah mencapai 100% dan dinyatakan oleh pihak kedua telah memenuhi ketentuan dan spesifikasi tekhnik dengan hasil pekerjaan dalam keadaan baik.

Namun ketika pelaksana/kontraktor melakukan penagihan, anggaran sudah tidak ada pada KPA. Menurut pengakuan salah satu Kepala Desa berinisial UJ, bahwa anggaran pembangunan desa sudah diserahkan kepada pihak ketiga, namun pihak ketiga tidak menyampaikan anggaran tersebut kepada kontraktor, sehingga timbul permasalahan yang merugikan pihak tertentu. Kepada Radar Nusantara UJ mengakui bahwa kejadian ini merupakan kehilapan dan keteledoran dirinya, saat itu ada pihak tertentu menyodorkan Surat Perintah Kerja dan langsung minta ditandatangani oleh UJ, padahal UJ sendiri belum pahan apa itu SPK, yang lebih konyolnya lagi, anggaran tersebut diserahkan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menyikapi permasalahan diatas, Ketua LSM Kompak Indonesia, Hardi Panjaitan melakukan investigasi ke lapangan. Menurutnya, kasus penyimpangan anggaran desa harus diusut tuntas, bukan hanya Kepala Desa saja yang diusut, tetapi semua pihak terkait termasuk oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung saat itu namanya Dispertasih, oknum berinisal H.YM melalui surat pernyataannya tertanggal 25 Desember 2016, turut menjamin pembayaran kepada pihak kontraktor. 

Pada surat pernyataan tersebut isinya antara lain menyatakan pembayaran SPK senilai Rp 250.000.000,- untuk SPK Karya Laksana Kecamatan Ibun Kab. Bandung tanggal 10 November 2016 untuk proyek pekerjaan Rahat Beton dan TPT Jalan Gang, akan dibayarkan pada hari ini tanggal 31 Januari 2017 kepada CV. Cantika Mandiri. Apabila pernyataan yang saya buat ini saya ingkari/tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum. Ketua LSM Kompak Indonesia tidak hanya melihat oknumnya saja, tetapi pihak dinas harus bertanggung jawab terhadap anggotanya yang nakal, dalam waktu dekat tim investigasi akan menghadap Kepala Dinas untuk mengklarifikasi permasalahan keterlibatan oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait  penyimpangan penggunaan anggaran desa, tandasnya. ***Erwin