Mekanisme Pelaporan Pajak Air Tanah

0 radar nusantara Rabu, 29 November 2017 Edit this post

Bogor, RN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2016 tentang pajak air tanah,objek pajak air tanah adalah pengamb...

Bogor, RN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2016 tentang pajak air tanah,objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah yang di gunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai keperluan. Sedangkan yang bukan termasuk objek pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian, perikanan rakyat dan peribadatan.Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah lainya di atur dengan peraturan daerah misalnya, pengambilan air tanah dan / atau air permukaan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadam kebakaran,tambak rakyat, riset atau Penelitian dan sebagainya.

Subjek dan wajib pajak air tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah. Untuk dasar pengenaan pajak air tanah adalah bnilai perolehan air tanah ( NPA). Besarnya NPA di tetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada mekanisme peraturan pajak air tanah yang di tetapkan oleh Gubernur.NPA di nyatakan dalam rupiah yang di hitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor mulai dari jenis sumber air , lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air, volume air yang di ambil atau di manfaatkan dan kualitas air serta tingkat kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.Unruk pajak air tanah di tetapkan sebesar 20% ( dua puluh persen ) yang di tetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pajak air tanah dengan menggunakan cara sebagai berikut :

Pajak Terhutang. = Tarif pajak X Nilai Perolehan air tanah
Tarif pajak = 20%
Dasar Pengenaan = Nilai perolehan air tanah
Nilai perolehan air tanah ( NPA) adalah nilai air tanah yang telah di ambil dan di kenakan pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang di ambil di kalikan dengan harga dasar air ( HDA).

Harga Dasar Air ( HDA) adalah harga air tanah yang di kenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku di kalikan faktor nilai air.Harg Air Baku ( HAB) adalah biaya investasi dalam bentuk rupiah, untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat di bagi dengan volume pengambilan unsur produksi dalam satuan meter kubik (m3). Dengan telah di terbitkannya Undang - Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam lampiran c Pembagian urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber daya Mineral sub urusan Geologi kolom3 kewenangan daerah provinsi,huruf c di nyatakan bahwa Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi merupakan kewenangan Provinsi.

Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2015 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,pada pasal 8 ayat (5) di sebutkan bahwa Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi di tetapkan dengan peraturan Gubernur. Pelaporan penggunaan air tanah oleh wajib pajak air tanah yang semula di laporkan kepada dinas terkait,yakni Dinas ESDM Kabupaten Bogor dan BAPPENDA Kabupaten Bogor, berubah menjadi di laporkan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Undang- Undang No.28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah , pajak air tanah yang semula merupakan pajak provinsi dilimpahkan ke daerah kabupaten / kota. Kabupaten Bogor mengelola pajak air tanah sejak tahun 2010, target pajak air tanah pada tahun 2017 di tetapkan sebesar Rp.51.751.563.000 ( Lima puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah ) atau sebesar 3,37% dari target total pajak daerah tahun 2017, sebesar Rp.1.524.530.219.000 ( Satu Triliun lima ratus dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah ). Dengan jumlah wajib pajak pada saat ini terdaftar sekitar 964 wajib pajak. Berikut mekanisme pelaporan pemakaian air tanah dari subjek dan wajib pajak air tanah yang saat ini sudah di kelola provinsi Jawa barat :

a. Perusahaan pengguna / pemakai air tanah wajib melaporkan pemakaian air tanahnya kepada UPTD ESDM wilayah II Bogor,pada setiap tanggal 25 - 30 atau setiap akhir bulan, melalui email uptd2bogor.desdm.jabar@gmail.com cc ke sutisnaheriman@gmail.com

b. UPTD ESDM Wilayah II Bogor berkordinasi dengan BAPPENDA Kabupaten Bogor dalam melakukan perhitungan NPA nya, untuk selanjutnya di kirim ke Dinas ESDM Provinsi Jawa barat. Adapun Penetapan pembayaran pajak air tanah di lakukan oleh BAPPENDA Kabupaten Bogor. (@N)