Nelayan Bagan Badak, Harapkan Adanya Sosialisasi Kelengkapan Dokumen Dari Pihak Terkait

Pandeglang, RN Pemeriksaan dokumen perizinan di atas Bagan Badak saat sedang melaut, sering menjadi problematika bagi nelayan di kecam...

Pandeglang, RN

Pemeriksaan dokumen perizinan di atas Bagan Badak saat sedang melaut, sering menjadi problematika bagi nelayan di kecamatan Sumur Pandeglang, Banten, ketika mereka harus berurusan dengan petugas Polisi Air dan Badan Keamanan Laut (3/11/17).

Banyak perbedaan pandangan dari beberapa nelayan yang menyebutkan bahwa ada yang harus bawa SIUP dan Buku Kapal Asli. Namun jika saja merujuk pada pasal 6, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 3 Tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia hanya tiga dokumen saja yang wajib berada di atas kapal saat melaut yaitu, Surat izin penangkapan ikan (Sipi/sikpi) asli, Surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan (Surat laik/SLO) asli, dan surat persetujuan berlayar (SPB) selain itu tentunya tidak perlu untuk dibawa di atas bagan/kapal.

Pemilik Bagan Badak, H. Tansi mengaku bahwa bagannya pernah di oprasi petugas di laut dan tidak ada kabar dari pihak manapun selama hampir dua hari ABK (anak buah kapal) sebanyak 6 orang semua tidak bisa dihubungi, sehingga dilakukan pencarian sampai setengah mati, ujarnya. Setelah dapat kabar dari salah satu temannya bahwa Bagan Badak bersama ABK nya berada di Probo-Labuan Caringin terkena oprasi petugas dari Pol.Air Merak. 

Lebih lanjut dikonfirmasi terkait kelengkapan dokumen iya menyampaikan bahwa, "kelengkapan dokumen Bagan Badak saya lengkap hanya SIUP saja yang tidak ada dan kami dalam menangkap ikan tidak menggunakan bahan peledak/bom ikan, karena kami tau itu akan merusak terhadap terumbu karang."

Sementara H. Taryono salah satu pengusaha ikan dan pemilik Bagan Badak membenarkan kejadian tersebut. Dan ia berharap kepada pihak terkait agar memberikan pemberitahuan dan penjelasan kepada nelayan/pemilik bagan agar tidak gelapkan melakukan pencarian sehingga waktu usaha mereka pun bisa terganggu dan anak istri mereka di rumah jadi cemas. 

"Saya menilai jika saja hanya SIUP SIPI yang tidak ada, ini hanya sebuah larangan saja bukan pelanggaran seperti bahan peledak/bom ikan. Yang mestinya pihak terkait tinggal menjelaskan, mengarahkan harus seperti apa dan bagaimana?  sehingga kami bisa melengkapi dokumen-dokumen kapal/bagan badak kami," ujarnya. (Doni)