Alamak ! Alat Berat Bantuan Pusat Parkir di Kebun Kadis Pertanian

Lingga (Dabo Singkep), RN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga  Eksavator mini bantuan pemerintah pusat untuk kelanca...

Lingga (Dabo Singkep), RN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga  Eksavator mini bantuan pemerintah pusat untuk kelancaran program ketahanan pangan di Kabupaten Lingga tampak terparkir di lahan kebun milik Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Lingga. Hal ini menimbulkan tanya masyarakat sekitar terkait keberadaan eksavator tersebut, Jum’at (22/12).

Secara umum tentu peruntukan alat berat mini tersebut digunakan untuk pembukaan lahan program ketahanan pangan baik sawah maupun lainnya di Kabupaten Lingga.

Salah satu warga Daik, mengatakan eksavator itu saat ini masih tampak berada di kebun milik Kepala DPKP Lingga. Meski belum banyak yang dikerjakan tetapi dia menilai adanya upaya pemanfaatan bantuan pemerintah tersebut untuk lahan pribadi.

“Belum bise juga di katakan benar. Itukan kebun Kadis. Tetapi kegunaan alat itu untuk hak yang memang dibutuhkan. Membantu untuk pembukaan lahan perkebunan masyarakat,” di kata nya

Saat gelar bakti gotong royong pasar Daik beberapa waktu lalu. Menurutnya dinsos terpaksa memakai kobe/eksavator milik salah perusahaan dikarenakan tidak ada operator eksavator untuk mengoperasikan alat berat milik DPKP tersebut ke TKP kebakaran. Padahal justru hal tersebut memberikan manfaat sosial jika dipergunakan secara khusus merobohkan bangunan bekas kebakaran.

“Kemarin kalau tak salah dari Dinsos sudah nelpon. Tapi kata Kadisnya itu tidak ada orang untuk menjalankan. Dari Pertanian mengizinkan cuman tidak ada orang,” ucap dia.

“Cumankan untuk masalah sosial ini tidak bisa. Tetapi ada pulak eksavator itu dikebun Kadis Pertanian,” lanjut dia.

Kepala DPKP Lingga, Rusli saat dikonfirmasi oleh awak media, mengatakan memang benar ada bantuan eksavator dari pemerintah pusat. Bantuan alat berat mini itu sebanyak dua buah yang merupakan milik Kabupaten Lingga.

Menurutnya, kepemilikan alat tersebut merupakan tanggungjawab DPKP, tidak sama dengan bantuan alsintan lainya yang langsung diserahkan ke desa yang bersangkutan.

Secara teknis pemakaian bisa dipakai masyarakat asal sesuai dengan prosedur peminjaman.

“Itu dipakai. Tetapi harus meminjam ke dinas karena itu tanggungjawab Dinas. Selanjutnya bisa digunakan untuk membersihkan lahan,” ujar dia. (R.AG)