Bupati Bener Meriah Gelar Ratas Pemuktahiran Basis Data Terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan

Bener Meriah, RN     Meski sudah diluar jam kerja sekira pukul 17.00 WIB Bupati Bener Meriah Ahmadi, SE mengumpulkan beberapa Kepala S...

Bener Meriah, RN    

Meski sudah diluar jam kerja sekira pukul 17.00 WIB Bupati Bener Meriah Ahmadi, SE mengumpulkan beberapa Kepala SKPK terkait untuk melaksanakan rapat terbatas dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah menyangkut dengan data kemiskinan di kabupaten Bener Meriah bertempat di ruangan kerjanya, (8/12/17) lalu. Ratas yang dimaksud berawal dari hasil data Badan Pusat Statistik tahun 2016 yang menetapkan Kabupaten Bener Meriah sebagai Kabupaten termiskin ketiga di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Gayo Lues di peringkat teratas termiskin di Aceh.
     

Dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Bener Meriah memiliki penduduk miskin sebesar 21,43% dari total penduduk Kabupaten Bener Meriah. Angka ini tergolong menurun bila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan angka kemiskinan sebesar 21,55% walau hanya turun tidak terlalu signifikan yang hanya berkurang 0,12% saja.
     

Mengawali rapat tersebut Bupati menyampaikan beberapa arahan dan harapan-harapan serta meminta semua peserta rapat serius untuk menyikapi masalah ini, karena setidaknya rapat ini dapat menjadi tolak ukur dan dapat dijadikan dasar bagi kepemimpinan beliau untuk menentukan langkah dan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten penghasil kopi arabika dan palawija ini. Saya secara pribadi dengan melihat pakta lapangan dan tingkat perekonomian masyarakat Bener Meriah tidak meyakini bahwa kita termiskin ketiga di Aceh, oleh karenanya kita pada kesempatan ini harus melihat data- data itu lalu menganalisisnya untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan tersebut harap beliau.
     

Dari paparan kepala Bappeda Bener Meriah Khairun Aksa, SE, MM tentang data terpadu kemiskinan di kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang merupakan data tunggal dalam menentukan dan menetapkan tingkat kemiskinan. Menurut beliau juga terdapat banyak sekali penduduk Bener Meriah yang tergolong miskin yang terdapat dalam data itu tapi bila dilihat dari pakta lapangan tidak termasuk miskin bila disesuaikan dengan 14 kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik. Untuk membuktikannya dianalisislah beberapa nama dari beberapa kecamatan dan kampung yang diketahui secara real di lapangan oleh peserta rapat dan hasilnya memang ditemukan dari beberapa data yang dianalisis itu memang tergolong mampu alias tidak tergolong miskin.
     

Setelah itu Bupati Ahmadi memberikan kesempatan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah Ir. Maimun untuk menjelaskan cara dan mekanisme pihaknya dalam memperoleh data di lapangan. Dalam penjelasanya beliau menyebutkan bahwa data tersebut sesuai dengan apa yang mereka peroleh dilapangan yaitu dari apa yang diberikan oleh aparatur kampung dan masyarakat, namun diakui pula oleh beliau bahwa kemungkinan ada data yang tiidak valid, karena kemungkinan mereka berharap akan mendapatkan bantuan yang berakibat tingginya angka kemiskinan di Bener Meriah, sedangkan pihaknya tidak diperbolehkan untuk mencoret dan merubah data yang diperoleh dilapangan. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Sayutiman, SE, MM juga memaparkan beberapa program dan kebijakan yang telah dan akan dilakukan pihaknya dalam menurunkan angka kemiskinan di Bener Meriah.
     

Dari diskusi yang berkembang dalam rapat Ahmadi menyimpulkan bahwa langkah awal yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah melakukan validasi dan verifikasi data yang dimiliki oleh BPS Bener Meriah dengan membentuk tim terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait baik SKPK, unsur Kecamatan dan Kampung serta BPS Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya dilakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dimaksud disamping melaksanakan upaya-upaya dan program-program serta kebijakan - kebijakan nyata untuk pengentasan kemiskinan itu. Sedangkan untuk matangnya langkah dan strategi untuk menyikapi hal ini akan ada rapat lanjutan, pungkas beliau karena memang waktupun akan menjelang Magrib. (Kin)