Inspektur Jaktim Terindikasi Dugaan Mafia * 86 * Atas Laporan Kontrol Sosial

Jakarta, RN Dalam aturan peraturan perundang-undangan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik Gedung Rumah Tinggal dan Non Rumah T...

Jakarta, RN

Dalam aturan peraturan perundang-undangan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik Gedung Rumah Tinggal dan Non Rumah Tinggal yang termuat dalam UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 36 Tahun 2005, PERDA DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010, PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012, PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014, KEPGUB ( PERGUB ) DKI Jakarta No. 128 Tahun 2012, PERGUB DKI Jakarta No. 73 Tahun 2013 yang sangat berhubungan erat dengan aturan peraturan PERDA No. 1 Tahun 2015 (Perubahan PERDA DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012) tentang Restribusi Daerah, INPRES No. 1 Tahun 2016 termasuk aturan  perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Sebagai Kontrol Sosial dari masyarakat yang di jamin perundang-undangan sesuai dengan tugas & fungsinya menyikapi serta melakukan Pemantauan, Pengawasan, Pelaporan (P3) atas kinerja Aparat Penyelenggara Negara/Pemerintahan yang Terindikasi Dugaan telah menyalahgunakan wewenang/jabatannya untuk memperkaya diri maupun kepentingan golongan/kelompok tertentu. 

Telah berulangkali berusaha untuk  mengkonfirmasi atas Surat Laporan No. 002 / SP / LSM - PK / XI / 2017 tertanggal 10 November 2017 tentang pekerjaan bangunan *ALFA MIDI* di Jln. Layur Perhubungan Kelurahan Jati & bangunan *RUMAH TINGGAL* di Jln. Pulo Asem Utara Raya Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung pada Pimpinan Inspektur Pembantu Kota Wilayah Jakarta Timur  selalu menghindar dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh salah satu Stafnya. 

Hal ini juga terjadi pada sesama Kontrol Sosial lainnya ketika mengkonfirmasi Surat Laporan atas Temuan Investigasi pekerjaan bangunan gedung yang bermasalah. Sehingga menimbulkan adanya TERINDIKASI DUGAAN MAFIA *86 (AMPAO)* ATAS LAPORAN MASYARAKAT dari Pemilik Bangunan (OWNER) untuk memperkaya diri dan golongan (kelompok) tertentu. Semuanya ini juga tidak luput dari adanya saling berkontribusi antara Oknum Inspektur Pembantu Kota Wilayah dengan Oknum Sektor Kecamatan/Sudin/Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CITATA) DKI Jakarta sehingga sangat minim akan tindakan atas Penertiban/Pembongkaran Bangunan yang telah melanggar aturan peraturan perundang-undangan. 

Bilamana pun terjadi Penertiban/Pembongkaran atas pekerjaan bangunan yang melanggar aturan peraturan, *HANYA SEBATAS MENCOLEK BANGUNAN (BONGKAR CANTIK)* yang telah diatur skenario pembongkaran dengan Pemilik atau yang mem-Back up bangunan. 

Usaha Pemerintah Pusat/Daerah bersama para Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KKN) *TANPA* melibatkan lapisan masyarakat sebagai Kontrol Sosial & *TIDAK* menindaklanjuti atas laporan dari masyarakat akan sangat MUSTAHIL TERWUJUD NEGARA BERSIH DARI JARINGAN MAFIA KORUPSI. (SP. PANJAITAN)