Pembangunan Ruang Kelas SMA-SMK Kota Tebing Tinggi Terindikasi Dugaan Mark Up

Kota Tebing Tinggi, RN      Pengalihan kewenangan Daerah ke Provinsi dalam menangani urusan sekolah di tingkat SMA-SMK menuai pertanya...

Kota Tebing Tinggi, RN    

Pengalihan kewenangan Daerah ke Provinsi dalam menangani urusan sekolah di tingkat SMA-SMK menuai pertanyaan besar buat masyarakat. Dimana kebijakan itu diduga merupakan pengalihan kewenangan dalam mengambil alih fungsi yang dulunya sudah menjadi Hak Kabupaten-Kota di Provinsi Sumatera Utara.
    

Dari hasil pantauan TIM RN atas pengalihan kebijakan itu ternyata terindikasi dengan perebutan hak sebagai pengguna anggaran agar pengawasan,  pemeliharaan dan pembangunan sarana-prasarana di berbagai sekolah ditingkat SMA-SMK Negeri.

Seperti halnya pelaksanaan pembangunan fisik ruang kelas di Kota Tebing Tinggi yang terindikasi dugaan korupsi  akibat tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerja dan dugaan Mark Up.
    

Adapun pembangunan ruang kelas yang terindikasi dugaan korupsi itu terdeteksi dibeberapa tempat, diantaranya pelaksaan proyek ruang kelas di SMK TI Tamansiswa Kota Tebing Tinggi.
    

Menelusuri akan hal itu TIM RN mencoba melakukan konfirmasi pada pihak Kepala Sekolah, namun Kepala Sekolah selalu tidak berada di kantornya. Dihubungi melalui telepon seluler dan pesan singkat hanya menjawab bahwa akan menyerahkan hal itu pada Panitia pembangunan. TIM RN juga sudah melayangkan surat konfirmasi tertulis pada pihak Kepala Sekolah SMK TI Tamansiswa.
    

Sementara Kepala UPT Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi juga berinisial “SP” dihubungi melalui telepon seluler juga tidak berhasil sebab nomor telepon “SP” sudah tidak aktif lagi.
   

Untuk itu TIM RN berharap agar pihak penegak hukum mau membuat sikap tegas dan mau mengusut dugaan korupsi dan dugaan Mark Up atas beberapa pembangunan ruang kelas tahun 2017 di tingkat SMA-SMK Kota Tebing Tinggi yang sudah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. (SU1)