Tahun 2017 DPRD Kota Bekasi Sahkan 20 Peraturan Daerah

BEKASI,RN- Sepanjang tahun 2017 DPRD Kota Bekasi sahkan sebanyak 20 peraturan daerah (perda) atau sebanyak 100 persen. Plus satu keputusan...

BEKASI,RN- Sepanjang tahun 2017 DPRD Kota Bekasi sahkan sebanyak 20 peraturan daerah (perda) atau sebanyak 100 persen. Plus satu keputusan yakni terkait Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi.

Merujuk usulan yang ada, maka ada 24 rancangan peraturan daerah (raperda) plus keputusan DPRD terkait LKPJ Wali Kota Bekasi. Namun dalam perjalananya, sebanyak 3 perda ditarik karena tidak memenuhi ketentuan berlaku. Sedangkan ada dua raperda yang dijadikan satu perda yakni perda pengawasan kwalitas air minum dan tempat pengolahan makanan siap saji.

Sementara itu, dari total 21 perda, 8 perda baru saja disahkan pada penghujung tahun 2017 tepatnya pada tanggal 28 Desember 2017.

Delapan perda tersebut yaitu, perda penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (revisi), perda penyelenggaraan pasar rakyat, perda pengawasan kwalitas air minum dan pengawasan tempat pengolahan makanan siap saji, perda pengelolaan air limbah domestik, perda pengelolaan Masjid Al-Barkah, perda pelayanan kepemudaan, perda penanggulangan kemiskinan, perda pajak restoran.

“Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Tidak main-main dua puluh perda berhasil disahkan dalam satu tahun oleh rekan-rekan DPRD. Semoga di tahun depan kinerja yang sama bisa dipertahankan,” ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Abdul Muin Hafied, Jumat (29/12).

Menurutnya, dengan berhasil disahkannya seluruh perda yang ada, menunjukan adanya komitmen kuat dari rekan-rekan di DPRD Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi legislasi yakni membuat perda.

“Semua dewan telibat. Baik mereka yang masuk dalam panitia khusus dan juga yang tergabung dalam Bapemperda. Ini bukti ada komitmen kami di DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada,” tandasnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai mengatakan, perda yang ada dibuat semata-mata sebagai respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga keberadaan perda dirasa perlu.

Dirinya juga berharap, perda yang ada nantinya bisa dijalankan dengan baik terutama oleh pemerintah daerah.

“Perda adalah jawaban atas dinamika yang berkembang di tengah masyarakat yang terus berkembang. Inilah mengapa sejumlah perda baru muncul. Harapannya tentu agar bisa dijalankan dengan baik,” kata dia.

Sementara itu untuk tahun 2018 mendatang, total ada 13 rancangan peraturan daerah yang sudah diusulkan.

“Tahun depan ada 13 raperda yang akan kami bahas. Tapi kemungkinan bisa jadi bertambah di tengah jalan,” pungkas Abdul Muin.

Berikut total 20 perda yang sudah disahkan sepanjang tahun 2017:

1. Perda penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (revisi).
2. Perda pajak restoran (revisi)
3. Perda pelayanan kepemudaan.
4. Perda penyelenggaraan dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (revisi).
5. Pencabutan perda pajak pngambilan dan pengolahan bahan galian golongan c.
6. Perda pengendalian dan penyelenggaraan reklame di Kota Bekasi.
7. Perda kota layak anak.
8. Perda ekonomi kreatif.
9. Perda ketahanan keluarga Indonesia.
10. Perda pengawasan kwalitas air minum dan tempat pengolahan makanan siap saji.
11. Perda penyelenggaraan pasar rakyat.
12. Perda penanggulangan kemiskinan.
13. Perda pengelolaan sampah
14. Perda penyertaan modal pemerintah daerah Kota Bekasi kepada BUMD (revisi)
15. Perda pengelolaan air limbah domestik.
16. Perda pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah (revisi)
17. Perda hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi.
18. Perda pajak penerangan jalan (revisi)
19. Perda penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan perumahan perdagangan dan industri oleh pengembang di Kota Beekasi.
20. Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bekasi (revisi)
21. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi (keputusan).(@nt)