DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Tentang Rencana Kerja AKD

Depok, RN   Awal januari 2018 DPRD Kota Depok langsung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Kedua tahun Sidang 2...

Depok, RN 

Awal januari 2018 DPRD Kota Depok langsung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Kedua tahun Sidang 2017-2018. Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari Rabu 3 Januari 2018 dipimpim oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok H.M. Supariyono.Amd.AK dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam Rapat Paripurna ini masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik komisi maupun Badan akan menyampaikan Rencana Kerjanya selama Masa sidang Kedua tersebut, berbagai kegiatan akan dilaksanakan dengan semangat tinggi dalam rangka untuk pembenahan di semua guna meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program kerja yang telah diagendakan.  Adapun Rencana Kerja dari masing-masing AKD adalah sebagai berikut :

Komisi A yang membidangi  masalah pemerintahan, dalam penyampaian rencana  kerjanya pada Masa Sidang Kedua ini disampaikan oleh Hj.Siti sutinah anggota Komisi A dari Fraksi PDIP,  Komisi A akan melanjutkan beberapa agenda kegiatan yang belum terselesaikan sebelumnya ditambah beberapa kegiatan baru yang menjadi fokus pembahasan pada masa sidang kedua ini, antara lain : pengawasan terhadap Kinerja pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan serta evaluasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan,  penyelesain masalah Aset Fasos-Fasum, koordinasi persiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur di Kota Depok  bersama KPUD, Panwas, Kesbangpol dan disdukcapil, koordinasi perihal pengawasan terhadap warga Negara asing, pengawasan terhadap penegakkan Perda tentang perijinan, penerapan garis sempadan situ dan sungai serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok.

Komisi B yang membidangi masa Perekonomian dan Keuangan Daerah, dalam penyampaian renjanya oleh Wakil  Ketua komisi B Rienova Serry Donie,S.Sos dari Fraksi Gerindra, bahwa atas nama pimpinan dan anggota Komisi B : Potensi ekonomi  local harus di exsplorasi dengan baik dan tepat oleh Pemerintah Kota Depok, peran serta masyarakat pun harus lebih efektifkan dan di beri informasi yang seluas-luasnya terutama terkait Pajak Daerah,  apabila peran ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk peningkatan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) dan Salah satu potensi Pajak yang akan meningkatkan sumber sumber Pendapatan  Asli Daerah adalah Pajak Parkir, selama ini Komisi B melihat dan menganalisa Pajak Parkir masih belum optimal karena banyak lahan parkir yang dikelola oleh Dishub masih belum tertib dan teratur, untuk itu Komisi B mendorong dan mendukung upaya Pemerintah kota Depok agar lahan parkir yang ada di kerjasamakan dengan pihak ketiga secara propesional untuk meningkatkan PAD melalui Pajak Parkir tersebut .

Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan,dalam penyampaian renjanya oleh Veronica Wiwin Widarini,SE. Anggota Komisi C dari Fraksi PDIP disampaikan rencana kerja Komisi C pada masa sidang kedua ini  akan memfokuskan pada beberapa kegiatan penting dan segera melakukan Raker dengan OPD terkait sebagai leading sector Komisi C yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan dalam rangka untuk membahas dan mendorong  OPD tersebut agar melakukan percepatan Pembangunan sesuai APBD yang telah ditetapkan, karena dilihat dari kondisi yang ada saat ini pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan selalu dilaksanakan pada akhir tahun, terkesan  tidak direncanakan dengan baik sehingga pekerjaan dilapangan terburu-buru mengakibatkan kualitas pekerjaan juga kurang baik dan terjadi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat, dalam penyampaian renja oleh Lahmuddin Abdullah,S,Kom. Anggota Komisi D dari Fraksi PAN disampaikan bahwa akan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap OPD terkait bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan, Agama dan Sosial, Ketenagakerjaan serta Kepemudaan dan Olahraga. Dengan telah disahkannya Perda tentang Budaya gemar membaca, Komisi D akan mengundang Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk membahas langkah-langkah melalui Pemerintah, masyarakat maupun keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik.

Pelayanan RSUD Depok perlu ditingkatkan lagi kedepan, karena RSUD  Depok terkait kerjasamanya dengan BPJS, Komisi D juga akan melakukan Rapat Kerja dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Para Pengusaha untuk membuat program agar para siswa yang telah lulus SMK & SMA yang tidak meneruskan pendidikannya agar bisa mendapatkan pekerjaan di wilayah kota Depok.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Gedung Baru RSUD Depok, setelah melakukan rapat evaluasi dan berkoordinasi dengan RSUD Depok pada Desember 2017 lalu, maka Komisi D akan memanggil Dinas Perumahan dan Pemukiman kota Depok untuk meminta keterangan tentang kesiapan Gedung Baru RSUD tersebut kapan waktunya dapat dioperasionalkan penggunaanya, Komisi D juga berencana akan turun melihat langsung kondisi Gedung Baru RSUD tersebut. (Oparis)