Trenggalek, RN Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial dengan kompleksitas faktor dan aspek yang penanganannya menjadi tanggun...
Trenggalek, RN
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial dengan kompleksitas faktor dan aspek yang penanganannya menjadi tanggung jawab bersama. Untuk pendistribusian bantuan kemiskinan benar-benar tepat sasaran, Pemkab Trenggalek lakukan literasi data yang mengundang seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan akurasi data sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar diprioritaskan dan bisa dirasakan oleh masyarakat miskin.
Rapat literasi data ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Trenggalek H.Moch Nur Arifin dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Trenggalek, Agung Rahardjo di Aula Bappedalitbang Trenggalek. Berbicara tentang data kemiskinan, didalamnya terdapat beberapa parameter profil kemiskinan yang ada mulai dari (P0) atau jumlah masyarakat miskin, (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan, (P2) Indek Keparahan Kemiskinan dan (GK) Garis Kemiskinan.
Dalam pertemuan tersebut Wabup mengharapkan kebijakan operasional yang dilaksanakan oleh OPD tidak hanya berkutat pada data kemiskinan makro, namun juga harus melihat data kemiskinan mikro untuk mengetahui sasaran nya. Sehingga masyarakat yang sudah mampu tidak lagi menerima bantuan layaknya mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan, PemKab Trenggalek menginginkan APBD yang mengucur benar-benar diprioritaskan masyarakat miskin, khususnya mereka yang miskin dan rentan berada dibawah garis kemiskinan.
Wabup juga menambahkan jika OPD mau memberikan hibah, bantuan sosial, atau pemberdayaan yang programnya sekarang sudah berjalan BNBA-nya harus dipastikan berada di wilayah kemiskinan dan diperuntukan bagi masyarakat yang miskin.
"Februari kita bertemu kita mungkin keliling nanti exercise antara sasaran dengan program, nah itu kita matching apakah yang digelontor ini sudah benar-benar orang yang berada dibawah garis kemiskinan," ungkap Wabup.
Berdasarkan data yang dirilis BPS Trenggalek, saat ini jumlah penduduk miskin Kabupaten Trenggalek 2017 sebanyak 89.770 orang atau sekutar 12.96 persen dari total penduduk. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yakni tahun 2016 sampai dengan 2017, presentase penduduk miskin Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan 0,28 poin. Secara presentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Trenggalek turun dari 13,24 persen di tahun 2016 menjadi 12,96 persen ditahun 2017. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Kabupaten Trenggalek yang semula berjumlah 91.490 orang di tahun 2016 menjadi 89.770 orang di tahun 2017, melihat data tersebut artinya secara keseluruhan kondisi penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Trenggalek semakin membaik dengan semakin menurunnya angka jumlah penduduk miskin dan semakin meningkatknya daya beli masyarakat. (Prtm,rhdn)
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial dengan kompleksitas faktor dan aspek yang penanganannya menjadi tanggung jawab bersama. Untuk pendistribusian bantuan kemiskinan benar-benar tepat sasaran, Pemkab Trenggalek lakukan literasi data yang mengundang seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan akurasi data sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar diprioritaskan dan bisa dirasakan oleh masyarakat miskin.
Rapat literasi data ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Trenggalek H.Moch Nur Arifin dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Trenggalek, Agung Rahardjo di Aula Bappedalitbang Trenggalek. Berbicara tentang data kemiskinan, didalamnya terdapat beberapa parameter profil kemiskinan yang ada mulai dari (P0) atau jumlah masyarakat miskin, (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan, (P2) Indek Keparahan Kemiskinan dan (GK) Garis Kemiskinan.
Dalam pertemuan tersebut Wabup mengharapkan kebijakan operasional yang dilaksanakan oleh OPD tidak hanya berkutat pada data kemiskinan makro, namun juga harus melihat data kemiskinan mikro untuk mengetahui sasaran nya. Sehingga masyarakat yang sudah mampu tidak lagi menerima bantuan layaknya mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan, PemKab Trenggalek menginginkan APBD yang mengucur benar-benar diprioritaskan masyarakat miskin, khususnya mereka yang miskin dan rentan berada dibawah garis kemiskinan.
Wabup juga menambahkan jika OPD mau memberikan hibah, bantuan sosial, atau pemberdayaan yang programnya sekarang sudah berjalan BNBA-nya harus dipastikan berada di wilayah kemiskinan dan diperuntukan bagi masyarakat yang miskin.
"Februari kita bertemu kita mungkin keliling nanti exercise antara sasaran dengan program, nah itu kita matching apakah yang digelontor ini sudah benar-benar orang yang berada dibawah garis kemiskinan," ungkap Wabup.
Berdasarkan data yang dirilis BPS Trenggalek, saat ini jumlah penduduk miskin Kabupaten Trenggalek 2017 sebanyak 89.770 orang atau sekutar 12.96 persen dari total penduduk. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yakni tahun 2016 sampai dengan 2017, presentase penduduk miskin Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan 0,28 poin. Secara presentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Trenggalek turun dari 13,24 persen di tahun 2016 menjadi 12,96 persen ditahun 2017. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Kabupaten Trenggalek yang semula berjumlah 91.490 orang di tahun 2016 menjadi 89.770 orang di tahun 2017, melihat data tersebut artinya secara keseluruhan kondisi penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Trenggalek semakin membaik dengan semakin menurunnya angka jumlah penduduk miskin dan semakin meningkatknya daya beli masyarakat. (Prtm,rhdn)
COMMENTS