Warga Meminta Ketua DPRD Bisa memberikan Solusi untuk Nasib Pendulang Timah

LINGGA, RN Perkerja pendulang Timah berkumpul dibekas Kantor Timah (Implasmen ,red) yang terletak di jalan Pasar Lama Dabosingkep, Kabu...

LINGGA, RN
Perkerja pendulang Timah berkumpul dibekas Kantor Timah (Implasmen ,red) yang terletak di jalan Pasar Lama Dabosingkep, Kabupaten Lingga, Minggu (28/01/2018) siang. Mereka berkumpul, dengan maksud mendatangi rumah Ketua DPRD Lingga, Riono untuk meminta solusi terkait adanya larangan dari Kepolisian mencari timah.

Salah satu pendulang, Ramli mengatakan larangan itu menjadi beban pikir warga karena menutup mata pencaharian. Sebab semua yang datang saat itu, berkerja sebagai pendulang sudah menjadi pekerjaan pokok menghidupi diri dan keluarga.

“Kawan-kawan kami ada tujuh orang  kemarin diperiksa polisi, ponton kami di Police Line, kami mau ketemu Dewan untuk mencari solusi masalah ini karena ini menyangkut kampung tengah (red: perut),” ujar dia, Minggu (28/01/2018) kepada awak media RADAR NUSANTARA.

Kami para Pekerja timah saat ini merasa tidak nyaman dalam berkerja. Mereka merasa takut, karena beberapa dari pendulang sempat diamankan aparat kepolisian pada Sabtu (27/01/2018) lalu. Apalagi diketahui, setelah dimintai keterangan ketujuh orang tersebut dipulangkan ke rumah masing-masing namun mereka dikenakan wajib lapor.

“Mereka diperiksa dari siang sampai malam. Dan wajib lapor,” papar dia.

Ketua DPRD Lingga, Riono yang menyempatkan diri hadir ditengah-tengah puluhan pekerja timah ini didampingi Kasat Intel Polres Lingga AKP Hendri Supriyanto, Kapolsek Dabo Iptu Lubis dan Kabid Penegak Perda Satpol PP Lingga Febrizal Taufiq meminta untuk tenang. Pihaknya akan berupaya mencarikan solusi terbaik agar masalah tersebut bisa diselesaikan.

Adapun tuntutan para pekerja timah ini meminta agar ketujuh rekannya yang diamanakan pihak kepolisian itu tidak dikenakan wajib lapor. Selain itu sambil menungu regulasi dari pemerintah, pekerja diizinkan mencari timah dan police line yang terpasang di ponton milik warga bisa dilepas sehingga warga bisa mencari timah lagi. Sebagaimana diketahui, maraknya penambangan timah ilegal membuat pihak hukum ambil bagian mengamankan  wilayah karena menyangkut minerba. (R.AG)