Proyek BBWS Cimanuk Cisanggarung Amburadul Normalisasi Sungai Cimanuk Tidak Sesuai Bestek

Jabar, RN Masyarakat Kota Garut, khususnya yang tinggal dipinggiran sungai Cimanuk merasa khawatir terhadap kondisi Sungai Cimanuk yang...

Jabar, RN
Masyarakat Kota Garut, khususnya yang tinggal dipinggiran sungai Cimanuk merasa khawatir terhadap kondisi Sungai Cimanuk yang semerawut. Padahal pemerintah pusat telah mengelontorkan anggaran untuk menormalisasi sungai Cimanuk jumlahnya mencapai ratusan miliar, namun pada pelaksanaanya  terkesan tidak maksimal.  

Pemantauan Radar Nusantara dilapangan, pelaksanaan pembanguan normalisasi sungai Cimanuk hampir semuanya menyimpang dan bermasalah, sehingga dikhawatirkan apabila terjadi banjir atau bencana yang tidak terduga, sungai cimanuk tidak akan mampu menahan volume air, dampaknya masyarakat juga yang akan merasakan. Terkait hal tersebut, beberapa tokoh masyarakat Garut berharap pelaksanaan proyek baik itu normalisasi ataupun pembangunan Chek Dam harus sesuai RAB. Proyek ini menelan anggaran senilai Rp 17.979.992.000,- yang berlokasi di Kecamantan Bayombong Kab. Garut  dikerjakan oleh  CAHAYA  PUTRA INDAH, PT, diduga telah terjadi pengurangan volume dan tidak sesuai sepecifikasi tekhnik.

Pembangunan proyek normalisasi yang baru selesai dengan kondisi yang masih diragukan kekuatannya meliputi  Pembuatan Tanggul Banjir dan Pelindung  Sungai Cimanuk Kec. Karang Pawitan Kab. Garut th 2017. Adanya dugaan pengurangan lebar pondasi Sedangkan penimbunan tanah tidak dipadatkan kembali  sebanyak yang ada pada RAB yakni 1,396 m3.

Selain itu pada pekerjaan pasangan batu 5.229. Menurut hasil investigasi kami dari lokasi pekerjaan bahwa pasangan batu tidak sesuai dengan metode pelaksanaan Menurut spek teknik, batu harus dipasang satu demi satu agar adukan merata pada sisi batu namun kenyataan di lapangan batu ditumpuk pada lobang pondasi setelah itu batu disiram dengan adukan, ini salah satu contoh kecil sepele tapi sangat berdampak kepada kualitas pekerjaan. 

Sesuai Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 membahas PPHP pada pasal 1 ayat 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Menurut Kepala Balai, PPK, Direksi Kegiatan, Apakah PPHP hanya melihat pekerjaan yang sudah selesai saja?. Padahal waktu progres tidak ada pengawasan.artinya pihak BBWS tidak mengawasi secara maksimal pelaksanaan proyek normaslisai ataupun Chek DAM diwilayah sungai Cimanuk.  Dan masih ada beberapa proyek normalisasi lainnya yang sepertinya perlu dikoreksi karena tidak sesuai RAB. Radar Nusantara sudah mengirimkan surat konfirmasi beberapa waktu lalu kepada BBWS Cmanuk Cisanggarung, namun sampai saat ini tidak pernah ada balasan atau penjelasan terkait dugaan penyimpangan pelaskanaan normalisasi sungan Cimanuk di Wilayah Garut. (Erwin)