Sekretaris Daerah Propinsi Sulteng Hidayat Lamakarate Mewakili Gubernur

Sulteng, RN Pada Kesempatan Itu Sekda didampingi  Asisten Administrasi Umum.dan organisasi Mulyono. Kepala Perwakilan BI Muliono , Ke...

Sulteng, RN

Pada Kesempatan Itu Sekda didampingi  Asisten Administrasi Umum.dan organisasi Mulyono. Kepala Perwakilan BI Muliono , Kepala BPS Sulawesi Tengah Faisal Anwar. Kunjungan Kerja DPR RI dipimpin  Wakil Ketua Komisi XI .Marwan Cik Anwar. dan Anggota antara lain Sukirman. S.Pd. Muhammad Nur dan Evi Zainal Abidin dan didampingi Instansi Dibawah Koordinasi Komisi XI DPR RI  dari BI Pusat Ibu Farida Parangin angin Inpektur BPS Pusat  Drs. Zailani, tempat pertemuan di Hotel Mercure Sulteng Pada Hari Jumat. 2 Februari 2018.

Pada Kesempatan itu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan . menyampaikan bahwa kunjungan kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Sulawesi Tengah untuk dapat mengetahui bagaimana perencanaan Pembangunan di sulawesi Tengah dan untuk mengetahui bagaimana kondisi Moneter di Sulawesi Tengah dan untuk mengetahui  dan mempelajari tentang Pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Tengah karena dari segi pertumbuhan ekonomi sulawesi Tengah selalu berada diatas pertumbuhan secara nasional sehingga perlu di pelajari untuk dapat dijadikan percontohan secara nasional.

Selanjutnya Sekretaris Daerah Mohammad Hidayat Lamakarate menyampaikan.Ucapan Selamat datang kepada Komisi XI DPR RI yang melakukan kunjungan Kerja Spesifik di Sulawesi Tengah dan mengharapkan kiranya kunjungan komisi XI DPR RI dapat memberikan manfaat yang baik untuk Sulawesi Tengah. Selanjutnya Sekda menyampaikan bahwa kondisi perekonomian di Sulawesi Tengah dapat tumbuh dengan dengan baik dan dalam dua tahun terakhir tumbuh diatas pertumbuhan secara nasional dan tertinggi diwilayah Sulampua ( Sulawesi Maluku dan Papua ), selanjutnya sekretaris Daerah menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomian sulawesi Tengah di topang dari sektor Pertambangan, Pertanian, perdagangan. 

Selanjutnya ditopang Investasi yang tinggi di Sulawesi Tengah  Investasi di Sulteng targetnya 21 T dapat terealisasi 22 T dan hal ini dapat diwujudkan melalui kemudahan kemudahan yang diberikan Gubernur untuk ber Investasi di Sulawesi Tengah dan kemudahan  kemudahan tersebut juga didukung seluruh Pemerintah Kab/kota  sesulawesi Tengah, selanjutnya Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa penata usahaan keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI 3 tahun terakhir dengan Opini WTP, lebih jauh Sekda menyampaikan bahwa saat ini Sulawesi Tengah mengalami tantangan sehubungan dengan pertumbuhan perekonomian sulawesi Tengah yang terbesarnya di sumbang dari Sektor Pertambangan sementara penduduk sulawesi Tengah lebih besar pada sektor Pertanian. Selanjutnya sekretaris Daerah menyampaikan Inflasi di Sulawesi Tengah dapat terkendali dengan baik demikian juga daya beli masyarakat masih dalam kondisi sangat baik, terakhir Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa masukan masukan didalam perbaikan kinerja bidang perekonomian sulawesi tengah dapat menjadi perhatian kami didalam peningkatan pertumbuhan perekonomian dengan sumbangan yang merata dari semua sektor utamanya sektor pertanian.

Setelah dilakukan dialog antara Komisi XI DPR RI dengan BI. BPS dan Sekretariat Daerah . Komisi XI DPR RI mengapresiasi Pertumbuhan Perekonomian Sulawesi Tengah termasuk inovasi didalam pemnafaatan potensi yang ada di Sulawesi Tengah , tetapi perlu perhatian yang serius untuk menjaga pertumbuhan perekonomian dengan baik karena pertumbuhan perekonomian saat ini terbesarnya disumbang dari sektor Pertambangan karena sektor pertambangan ini ada masanya, untuk itu komisi XI DPR RI sangat mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Peran Sektor Pertanian didalam pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tengah dan yang menjadi perhatian supaya pemerintah daerah dapat menggali sumber sumber pendapatan asli daerah sesuai potensi daerah  karena melihat struktur keuangan daerah sulawesi tengah masih terbesarnya dari dana transfer dari Pusat melalui DAU. 

DAK dan dana perimbangan untuk itu perlu dilakukan peningkatan PAD walaupun saat ini peningkatannya sudah sangat siknifikan. selanjutnya Anggota DPR RI Komisi XI . Mengapresiasi Tata kelola Keuangan Daerah yang baik dan mendapatankan WTP  atas hasil pemeriksaan BPK. tetapi saat ini yang menjadi tantangan adalah pengelolaan ADD perlu mendapat perhatian dengan baik karena saat ini banyak kepala desa dan perangkat desa yang diproses Hukum akibat pengelolaan ADD yang sebenarnya belum mereka belum terlalu paham. (Manto)