SISTEM UNBK DIJADIKAN KESEMPATAN BISNIS

Cirebon, RN Dalam kunjungan Radar Nusantara ke salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon SMP 4 Palimanan dalam pantauan jurnalis...

Cirebon, RN
Dalam kunjungan Radar Nusantara ke salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon SMP 4 Palimanan dalam pantauan jurnalis media Radar Nusantara hari Jumat 23 Februari 2018 jam 09.30 pagi media ditemui langsung oleh Kepala Sekolah ibu Yeni Suryani S.Pd. MM dalam kunjungan ke sekolah SMP 4 Palimanan adalah untuk menanyakan tentang program yang dicanangkan oleh dinas pendidikan atau hanya sebagai SMP aja yang di Kabupaten Cirebon.

Karena pemerintah sendiri menggembar-gemborkan Indonesia Pintar untuk menuju Indonesia lebih cerdas tapi dalam kenyataannya semakin ingin pintar semakin mahal tidak sesuai dengan Marwah dalam undang-undang Dasar 45 bahwa semua warga atau Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak saat ini kami menanyakan tentang pungutan atau sumbangan berkisar  Rp. 300.000/ siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 banyak orang tua siswa yang merasa berat atau terbebani Karena tidak semua orang tua siswa berpenghasilan besar atau orang kaya media Radar Nusantara mengklarifikasi ke pihak sekolah SMP 4 Palimanan memang mengakui adanya sumbangan/ pungutan  per siswa sebesar  Rp. 300.000/siswa. 

Dari kelas 1 sampai kelas 3 banyak orang tua siswa yang merasa berat atau terbebani, karena tidak semua orang tua siswa berpenghasilan besar atau orang kaya Media Radar Nusantara mengklarifikasi ke pihak sekolah SMP 4 Palimanan memang mengakui adanya sumbangan pungutan ke siswa sebesar Rp. 300.000 Ibu Yeni Suryani menerangkan, hasil musyawarah komite sekolah dengan orang tua murid tapi seperti yang media terima dari sebagian besar orang tua murid merasa keberatan dan terbebani, karena dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah sedangkan orang tua murid adalah masyarakat yang sudah diatur dalam PP nomor 48 tahun 2016 tidak boleh berbentuk pungutan atau paksaan dan tidak memberi nominal, karena dalam Permendikbud Nomor 35 tahun 2016 tentang komite sekolah tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa ataupun peserta pendidikan, sebagaimana diatur pada pasal 10 tegas tentang komite sekolah bukan mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa hanya karena ingin berbasis komputer  (UNBK). 

Dengan mewajibkan per siswa membayar Rp. 300.000 ini Sangat memberatkan sekali karena banyak orang tua siswa mempertanyakan kebijakan-kebijakan apa yang diberikan pemerintah sangat membingungkan dan memberatkan sedangkan pemerintah sendiri mencanangkan Indonesia pintar dalam 9 tahun harus sekolah dengan adanya UNBK banyak sekali sebagian sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon dengan terang-terangan memungut uang Rp. 300.000 per siswa untuk pengadaan unit komputer tidak memperdulikan keadaan orang tua siswa dan pungutan tersebut sangat bervariasi antara sekolah yang satu dengan yang lainnya antara Rp. 250.000 sampai Rp. 300.000 INI SUMBANGAN ATAU PUNGUTAN  !!!!!  (Zul Team)