Aliansi Masyarakat Pemerhati Pilkada Bersih di Kabupaten Garut

Garut, RN Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E (5) Pemilihan Umum di selenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang be...

Garut, RN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E (5) Pemilihan Umum di selenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri.

Keberadaan lembaga negara yang berfungsi sebagai instrumen demokrasi ini sangat penting bahkan eksistensi lembaga ini dijamin dan dilindungi secara konstitusional dalam UUD 1945. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum terdapat3 fungsi yang saling berkaitan yang di institusionalisasikan dalam 3 kelembagaan, yaitu KPU, BAWASLU dan  DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka (6) peraturan bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13, Nomor 11 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik penyelenggaraan Pemilu. Kode Etik penyelenggaraan Pemilu adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan, melihat secara objektif. Terangkum beberapa masalah yaitu:

1.    Ada oknum komisioner KPU dan PANWASLU yang tertangkap tangan melakukan praktik gratifikasi, modus, meloloskan PASLON dari pasangan independen dan diciduk oleh POLDA JABAR.
2.    Pernyataan dari salah satu PPN yang menerangkan pengondisian rekapitulasi suara untuk meloloskan salah satu PASLON independen lainnya dalam verifikasi faktual yang katanya diarahkan oleh komisioner lainnya kepada PPK.
3.    KPU Garut telah meloloskan salah astu PASLON yang sudah di umumkan oleh KPU pusat dan KPK tidak memenuhi syarat terkait laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang melampaui batas waktu pelaporan. Tercantum dalam surat dari KPU RI bernomor 148/PL.03.2-30/06/KPU/II/2018 pada tanggal 9 Februari 2018 tapi sangat ironis PANWASLU Garut terkesan membiarkan.
4.    Komisioner KPUD dan PANWASLU Garut diduga melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana dengan adanya praktik kerjasama dalam prospektif pengondisian tertentu.
5.    Patut kiranya penegak hukum melakukan penyidikan kembali berdasarkan modus dari poin ¼ terkait penyenggara dengan dugaan melakukan tindak pidana secara bersama-sama turut serta morporasi, pembiaran dan pelanggaran kode etik tersebut di atas. 

Dengan demikian kami menuntut KPU RI, BAWASLU RI dan DKPP RI mengganti seluruh komisioner KPU dan PANWASLU Kabupaten Garut yang diduga melakukan praktik pelanggaran kode etik dan tindak pidana. Demikian Drs. H Yahya Usman mengakhiri pembicaraannya pada Tim Radar Nusantara. Beliau adalah Tokoh Aliansi Masyarakat Pemerhati PILKADA Bersih di Kabupaten Garut, juga salah satu pendiri PASOPATI Pasti, Somasi. (Tim Radar Nusantara)