Dikritik DPRD Terkait Trans Patriot, Ini Jawaban Kadishub Kota Bekasi

Bekasi, Radar Nusantara   Setelah mendapatkan kritikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, yang mempertany...

Bekasi, Radar Nusantara 

Setelah mendapatkan kritikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, yang mempertanyakan dimana keberadaan bus Trans Patriot di Kota Bekasi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana, secara tegas menjawabnya.

Usai mengikuti rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (1/2/2018), Yayan secara tegas membantah bahwa keberadaan bus Trans Patriot tidak ada dan tidak akan beroperasi.
Dikatakan dia, saat ini keberadaan bus Trans Patriot tersebut saat ini masih berada disalah satu pool di daerah Jakarta.

"Bus ada kok, siapa bilang tidak ada," ucap Yayan.
Diakuinya, saat ini pihaknya masih menunggu operator yang nantinya ditunjuk oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bekasi untuk mengoperasikan bus Trans Patriot tersebut.
"Saat ini masih menunggu BUMD yang akan menjalankannya, karena nantinya merekalah yang akan menunjuk operator untuk proses pelaksanaannya," katanya.

Saat dikonfirmasi kapan bus tersebut beroperasi, Yayan secara tegas mengatakan bahwa bus tersebut akan dioperasikan pada saat HUT Kota Bekasi, yakni pada 10 Maret 2018 mendatang.
Sedangkan untuk unitnya sendiri, saat ini baru disediakan sebanyak 9 buah bus Trans Patriot dengan rencana rute awalnya Bekasi-Harapan Indah dan Bekasi-Pondok Gede.

"Rencananya akan dioperasikan pada peringatan HUT Kota Bekasi dan jumlahnya baru ada 9 unit untuk melayani rute Bekasi-Harapan Indan dan Bekasi-Pondokgede," tuturnya.
Sedangakan untuk anggaran pengadaannya hingga kelengkapan sarana pendukung mulai dari halte, penyediaan jalur hingga pendukung lainnya, bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2017.

"Anggarannya dari APBD Kota Bekasi tahun 2017 sebesar Rp11,5 miliar dan anggaran tersebut untuk memenuhi seluruh kelengkapan sarana yang ada dan bukan tidak mungkin tahun 2018 ini bisa ditambah," ujarnya.(sind/red)