Misbakhul Munir, SH, MH Angkat Bicara; Soal Sapi Jadi Kambing di Sobang

Pandeglang, RN.   Di kutip dari berita Online Fakta Pandeglang dalam Pedum Program Uppo tersebut, bahwa tidak ada sanksi hukum bagi Ke...

Pandeglang, RN. 

Di kutip dari berita Online Fakta Pandeglang dalam Pedum Program Uppo tersebut, bahwa tidak ada sanksi hukum bagi Kelompok yang nakal atau menyalahgunakan bantuan program. Program Bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kutamekar Kecamatan Sobang telah di salahgunakan Kelompok tani yakni Kelompok tani Sinarjaya, hal tersebut membuat Dosen Pembuktian Fakultas Hukum,Misbakhul Munir SH, MH, angkat bicara.

Misbakhul, Mengatakan Kelompok tani yang  mendapatkan bantuan tersebut telah melakukan tidak pidana penggelapan beberapa ekor sapi, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana, adapun dinas terkait yang telah memberikan bantuan sapi tersebut. setelah mengetahui akan dijualnya sapi tersebut seharusnya dinas membentuk tim untuk turun kelapangan mengecek akan kebenarannya.

"Seharus nya dinas mengecek, turun ke lapangan akan kebenaranya, betul tidak sapi yang di pelihara Kelompok tersebut tidak bagus, atau merugikan anggota kelompoknya," imbuhnya.

Misbakhul menambahkan,Dinas harus melihat langsung ke lapangan, bukannya  melakukan pembiaran terhadap kelompok tertentu, yang akan  menjual sapi bantuan dari pemerintah, apapun alasannya. Dinas terkait apabila terbukti bantuan tersebut telah di jual, Dinas bisa dijerat dengan pasal 55 juncto pasal 372 yang mana ikut serta dan mengetahui  dalam penyerahan bantuan tersebut telah dijual dan juga dibiarkan.

Tambah misbak lebih lanjut, kenapa Dinas  diam apakah ada sesuatu yang disembunyikan dalam penjualan sapi bantuan pemerintah tersebut, "padahal  dinas terkait mengetahui rencana penjualan sapi tersebut sebelum di jual," bebernya.

Dosen Pembuktian Fakultas Hukum, meminta kepada pihak terkait baik kepolisian atau kejaksaan harus segera menindak lanjuti permasalahan terkait perbuatan pidana ini, dikarenakan perbuatan tersebut,

"Ini jelas-jelas merupakan suatu tindak pidana yang di terjadi  disitu ada unsur kesengajaan dalam melakukanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan dengan cara melanggar Undang-undang," tegas, Dosen Pembuktian Fakultas Hukum, Misbakhul Munir SH. MH. Kepada Radar nusantara.com, Jum'at, 02/03/2018. (Hadi/Iwan RN)