Misbakhul Munir, SH.MH, Soal Sapi Jadi Kambing di Sobang, Anggap Distanak Teledor

Pandeglang, RN Misbakhul Munir, SH.MH,  Dosen Pembuktian Fakultas Hukum di Universitas Mathlaul Anwar, Anggap  Dinas Pertanian dan Pet...

Pandeglang, RN

Misbakhul Munir, SH.MH,  Dosen Pembuktian Fakultas Hukum di Universitas Mathlaul Anwar, Anggap  Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang telah teledor, Bantuan hibah dari pemerintah itu adalah bantuan yang cuma-cuma, tapi jangan salah tidak ada bantuan dari pemerintah yg cuma-cuma, bahkan disalah gunakan, apakah berarti jika Dinas tahu  itu dana hibah terus  se-enaknya memberikan kepada orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab ? Siapa yg rugi... tentunya pemerintah, pemerintah itu siapa ?  kan rakyat rakyat juga yang  pada akhirnya dirugikan.

Ia mengatakan, Soal bantuan yang sudah di salah gunakan Kelompok, Mau hibah atau bukan semua ada aturan main, ada hukum disitu, bukan berarti hibah tapi ketika ada penyelewengan dibawah, Dinas angkat tangan begitu saja,  Kata dia,apalagi Statemen  tidak ada sangsi hukum. Itu statemen kurang baik bagi seorang penentu kebijakan di pemerintahan, disini ada hukum kausalita, sebab akibat... jika masyarakat yg mengatasnamakan kelompok menjual atau menukar barang hibah dari pemerintah apalagi tidak seimbang nilainya itu merupakan suatu pelanggaran hukum yang harus dikenai sangsi yang tegas. Bukan malah membiarkan atau seakan cuci tangan.

"Bukan malah pembiaran atau seperti cuci tangan," ucapnya.

Lebih lanjut Misbakhul menjelaskan, Ini sudah menjadi suatu masalah yang harus disikapi jangan sampai nanti ada kelompok- kelompoknya yang menyalahkan dana hibah se-enaknya sendiri. sudah sepantasnya siapa yg bersalah ya dia harus menanggung akibatnya... untung yang dihibahkan masih sebatas sapi, kalo dana ratusan juta apa miliaran bagaimana ?? Bentuk dan wujud dana hibah yg digelontorkan oleh pemerintah harus bisa dipertanggung jawabkan.

"Siapa yang teledor Distanak, apa Kelompok tani nya yang tidak benar," imbuhnya ,sambil, tanya kan itu ke dinas.

Ia,menambahkan, Dalam permasalahan ini jangan pada akhirnya saling tuduh, dan cuci tangan, rakyatnya yang dituduh pejabatnya cuci tangan, bukan itu yang dibutuhkan, tapi  penyelesaian agar nama Pemda dan kelompok yg mendapatkan bantuan saat ini dan suatu saat nanti selalu terjaga. Jika kelompok tersebut bersalah dan melakukan penyimpangan silahkan Dinas buat laporan ke pihak  berwajib, bukan malah melakukan seakan pembiaran. "Nanti dari keterangan para saksi tersebut kan ketauan Dinas terlibat atau tidak dan oknum-oknum... biarlah penegak hukum melaksanakan tugasnya, "Hal tersebut di sampaikan disela-sela Pendampingan para terdakwa tidak mampu secara Ekonomi,di Pengadilan Negeri Pandeglang, Senin, 06/03/2018. (hadi)