Musrembang Kabupaten Palas 2018 "Seremonial Belaka"

Pjs Bupati Palas Ir H Muhammad Armad Effendi Pohan MSi, saat di wawancarai terkait Musrembang Kabupaten Palas. Padang Lawas, RN ...

Pjs Bupati Palas Ir H Muhammad Armad Effendi Pohan MSi, saat di wawancarai terkait Musrembang Kabupaten Palas.

Padang Lawas, RN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negri  Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas) melalui Badan Perencanaan Pembangunan  D daerah (Bappeda) gelar Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kab Palas tahun 2018 yang di adakan di Samsiah Hotel Senin (12/3/18).

Musrembang dibuka resmi oleh Pjs Bupati Palas, Ir H Muhammad Armad Effendi Pohan MSi, dalam sambutanya mengatakan pelaksanan Musrenbang adalah merumuskan sesuatu yang bernilai strategis yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang sportif dan parsiptif dengan menerapkan e-planning untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Palas dapat lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

Hadir dalam acara Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Bappeda Sumut diwakili Sekertaris, Unsur DPRD Palas, Sekda, Asisten Daerah, Staf Ahli, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Palas, LSM dan Pers serta unsur kepentingan lainnya.

Kegitan Musrembang Kabupaten Palas tahun 2018 di Samsiah Hotel sekitar Pukul 11:30 wib tampak ramai peserta.

"Pelaksanaan Musrenbang ini adalah merumuskan sesuatu yang bernilai strategis yang di awali dengan adanya penyusunan perencanaan yang aspiratif dan partisipasif dengan menerapkan perencanaan elektronik atau yang dikenal dengan sebutan e-planning untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Padang Lawas dapat lebih tepat waktu dan tepat sasaran".ungkap Kepala Bappeda Yenni Nurlina Siregar SP

Tambahnya, "Selain itu, Musrembang juga ditujukan untuk menghasikan kesepakatan dan komitmen tentang rencana program dan kegiatan pembangunan yang memerlukan pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha sehingga dapat mengefektifkan pemanfaatan potensi SDA yang ada dalam visi-misi dimana tujuan dan sasaran yang diprioritaskan.

Bapak Solihin, Perwakilan BPPKAD Palas saat memberikan pengarahan sekitar pukul 14:53 wib di Samsiah Hotel, namun lebih dari setengah peserta yang tidak hadir.

"Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap RKPD  Kabupaten Palas tahun 2019, mensinergikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan pembangunan antar sektor/bidang, antar daerah/wilayah yang dimuat sesuai dalam RKPD Kabupaten Palas tahun 2019, dan mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi dan RKA organisasi perangkat daerah tahun 2019".

 "Sehingga hasil Musrembang Kabupaten Palas menjadi masukan utama untuk memutahirkan RKPD Rencana Renja OPD yang meliputi, daftar prioritas program, kegiatan pembangunan, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan kegiatan OPD, daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya, daftar usulan kebijakan/regulasi yang diperlukan pada tingkat Pemkab, Provinsi dan Pemerintah Pusat"

Menaggapi pembahasan Musrenbang Kabupaten Palas tahun 2018 Ahmad Risky Hasibuan koordinator HARAM-PKI berkomentar," Musrembang Kabupaten Palas tahun 2018 terkesan "seremonial belaka", pasalnya bahwa kabupaten Palas dari sektor pembangunan selama periode sebelumnya dengan pejabat Kepala Bappeda yang sama masih banyak yang belum tuntas, seperti RPJPD yang memiliki limit 25 tahun dan dinilai tidak sesuai dengan kultur adat istiadat dan sosiologis geografis Kabupaten Palas".

"Musyawarah Rencana Pembangunan atau yang di singkat Musrembang Kabupaten Palas dan di hadiri OPD dinilai tidak efektif, pasalnya musyawarah yang pemkab maksudkan tanpa peserta, terbukti setelah habis istirahat ataupun sesi makan siang lebih dari setengah peserta tidak hadir di acara", ungkap Risky kesal.(red)