SMA N 1 Bolaang, Lakukan Pungutan Dana Komite, Ketua LSM Balangket Drs Dolfi Paat, Minta Gubernur Sulut Ganti Kepsek

Sulut, RN Program pendidikan merupakan Skala prioritas sasaran pembangunan Nasional yang di cana gkan pemerintahan Jokowi JK , lewat k...

Sulut, RN

Program pendidikan merupakan Skala prioritas sasaran pembangunan Nasional yang di cana gkan pemerintahan Jokowi JK , lewat kementerian pendidikan Anggaran pendidikan menempati posisi ke 3 dari sektor pendanaan, terutama pembenahan infrastruktur dan kesejahteraan tenaga guru, serta biaya operasional sekolah ( BOS ) harapan itu sangat di idam idamkan pihak srkolah dan   masyarakat pada umumnya, salah satu program yang di tegaskan pemerintah Jokowi JK adalah pembebasan biaya sekolah," Hal itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan kepala sekolah SMA N 1 Bolaang , kecamatan Bolaang, kabupaten Bolaang Mongondow , provinsi sulawesi utara, Iskarnain Potutu S.pd, Sekolah ini memiliki jumlah murid sebanyak 470 siswa, dari jumlah murid yang ada, jika dikalikan dengan perolehan Dana Bos 1400 000 satu siswa berarti 470 x 1.400 000 = 658 juta dana Bos yang di kelolah pihak sekilah, Sangat ironis jika pihak sekolah masi memungut biaya komite ke pihak orang  tua wali murid, sementara pemerintah pusat suda mengeluarkan aturan untuk tidak memungut dana ke pihak orang tua siswa.

"Kepala Sekolah SMA N 1 Bolaang Iskarnain Potutu S,pd , saat di konvirmasi radarnusantara.com terkait pungutan komite kepada orang tua siswa di sekolahnya," Ia mengatakan, pihak sekolah cukup mengajukan program kerja di sekolah ke pihak Pe gurus komite, nanti pihak lomite yang mematok nominal dan pihak komite juga yang mengelolah dana tersebut," Imbuhnya.

"Ketua LSM Balangket Drs Dolfi Paat, kepada Media ini, menegaskan, pemerintah suda mengeluarkan peraturan pelarangan bagi setiap sekolah memungut dana untuk kegiatan apapun di sekolah terlebih sekolah sekolah negeri, pemeruntah suda meng alokasikan Biaya opersional sekolah, dengan msksud dan tujuan Para siswa tidak di pungut biaya lagi, praktek yang dilakukan oknum kepala sekola SMA N 1 Bolaang adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, hal ini tidak bisa dibiarkan , karena praktek ini dilakukan suda lama di Sekolah SMA N 1 Bolaang, saya selaku, meminta kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dan kepala Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, segera lakukan penggantian kepada oknum kepsek yang tidak mentaati peraturan pemerintah, memberatkan  Orang tua Siswa, tutup Dolfi. (h'Rn)