“Gubernur Berharap Tuntutan Rakyat Dapat Direalisasikan”

Sulawesi tengah, RN Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Analisis Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dengan tema: ”Birokrasi Bersih, A...

Sulawesi tengah, RN
Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Analisis Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dengan tema: ”Birokrasi Bersih, Akuntabel dan Netral Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dibuka oleh Pelaksana Tugas Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam  Marsda TNI Suwandi Miharja, di Swissbell Hotel Palu, Kamis,11 April 2017.

Dalam amanat pembukaan dikatakan tujuan forum untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable, dan Netral. terkait dengan bagaimana kita bisa menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Netral. Plt Deputi mengungkapkan ada 3 hal yang melekat didalamnya yaitu, Bersih dalam artian seorang birokrat harus bersih dari tindakan tindakan yang ilegal.

Terkait dengan Akuntabel, seorang Birokrat atau aparatur harus Profesionalitas untuk menghadapi tantangan kedepan dalam hal pelayanan publik, karena tantangan seorang birokrat kedepan akan semakin berat dengan keterbukaan informasi saat ini, yang juga ditunjang dengan fasilitas IT yang tersedia tentunya tuntutan masyarakat akan semakin tinggi selain itu masyarakat akan semakin mudah mengontrol, mengawasi bahkan mengkritik kegiatan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh para birokrat. terkait dengan Netralitas Suwandi mengungkapkan, Birokrat di Indonesia +- berjumlah 4.5 juta, hal ini sangat potensial menjadi obyek pihak -pihak tertentu untuk mencapai tujuan mereka dalam hal politik, karena berdasarkan laporan, Pilkada Tahun 2017 masih banyak kasus pelanggaran yang melibatkan Birokrasi dengan jumlah 878 Kasus.
 

Atas nama Menkopolhukam yang menggagas kegiatan ini, kiranya membutuhkan masukan atau pun ide yang bermanfaat, inovatif dan cerdas yang bisa dijadikan salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja Birokrasi agar terwujud Birokrasi yang Bersih, Profesional dan Netral.

Selain itu Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H Longki Djanggola.M.Si dalam sambutan tertulisnya yang di bacakan oleh Asisten I Pemda Sulteng DR.H. Faisal Mang mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih dirasakan berjalan kurang sesuai dengan tuntutan reformasi. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi-solusi perbaikannya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara adalah cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan, Gubernur berharap, adanya upaya-upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara sehingga terciptanya  tata kelola pemerintahan yang bersih, netral, berwibawa dan akuntabel sesuai amanah reformasi dan tuntutan rakyat dapat direalisasikan.Ungkap Gubernur.



Hadir dalam Forum Tata Kelola Pemerintahan tersebut antara lain, Para pejabat eselon II Kemenkopolhukam, unsur Forkopimda Prov Sulawesi Tengah serta para peserta dari perwakilan Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan sebagai Narasumber. Irwasum Polri, Selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli, Deputi Bidang Reformas Birokrasi,Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan ,Kementerian PANRB, dan Ketua Komisi ASN. (SGT/HUMAS PROVINSI)