Kejaksaan Akan Dampingi Proyek Pembangunan di Kabupaten Beltim

Beltim, RN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) memulai kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Beltim terkait Tim Pengawalan ...

Beltim,RN

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) memulai kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Beltim terkait Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Beltim, Yuslih Ihza dan Kajari Beltim, Widagdo di Ruang Rapat Bupati Beltim, Senin (26/3).

Pemkab Beltim membutuhkan dukungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Beltim sebagai lembaga penegak hukum melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. Salah satunya, dengan cara memberikan penerangan hukum terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Isi dari perjanjian itu juga menyebutkan jika Pemkab dan Kejari Beltim dapat melakukan diskusi atau pembahasan bersama untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu pula, Kejari Beltim dapat memberikan penerangan dan penyuluhan hukum yang dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan.  

Bupati Beltim, Yuslih Ihza mengatakan tujuan kerjasama dengan kejaksaan adalah upaya mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang peningkatan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.
  
Kesepakatan bersama ini untuk melakukan pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Termasuk di dalamnya upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara atau kerugian keuangan daerah,” kata Yuslih.  

Dengan adanya kesepakatan bersama ini diharapkan OPD dapat memaksimalkan kinerjanya melalui pendampingan dari Kejari Beltim. Hal ini akan membuat percepatan pembangunan serta program-program strategis pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik.  

Biar lebe tenang para pejabat pengadaan kita, dak perlu ada keraguan lagi. Yang lelang, mulailah dari sekarang biar dak terhambat pembangunan,” ujar Yuslih.

Perjanjian Tidak Serta Merta Hapus Pelanggaran Hukum

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Timur, Wadigdo menekankan meski ada perjanjian kerjasama Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan kejaksaan melakukan pengawalan kegiatan, tidak menjamin proyek pengadaan akan bersih dari pelanggaran hukum. Hal ini mengingat jika dalam proses kegiatan ditemukan pelanggaran hukum bisa dipidanakan.

Dalam pelaksanaannya nanti bukan berarti sudah dikawal kejaksaan akan kebal hukum, tidak. Ada kepolisian, BPK, LSM, masyarakat, yang ikut memantau,” tukas Wadigdo seusai acara.

Jikalau pun ada temuan di lapangan terkait kegiatan, kejaksaan akan terlebih dulu melakukan koordinasi dengan Inspektorat. Hal itu untuk menentukan apakah yang terjadi murni kesalahan administrasi atau sudah merupakan penyimpangan.

Makanya kita minta kalau ingin pendampingin dari awal kegiatan. Kalau dari awal sudah sesuai ketentuan, maka pelaksanaan fisiknya tinggal kontrol bareng-bareng,” ungkap Widagdo.

Widagdo mengatakan kerjasama penggunaan TP4D dalam mengawal dan mengamankan kegiatan pembangunan hanyalah pilihan. Jika ada pejabat proyek atau kepala OPD merasa yakin kegiatannya tidak akan bermasalah, maka dipersilahkan untuk tidak melibatkan TP4D.

Kalau memang dia bener, silahkan lanjut. Hanya saja jangan sampai ada keraguan-keraguan kepala OPD untuk segera menyerap anggaran yang ada. Apalagi sekarang sudah mau bulan April, nanti takutnya gara-gara ragu dana dari pusat atau provinsi banyak yang ditarik, kan yang rugi masyarakat,” katanya. (Jphp/@2!)