Sulawesi Tengah, RN Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola sebagai Ketua BKPRS menyampaikan sambutan pada Musrenbangreg Se- S...
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola sebagai Ketua BKPRS menyampaikan sambutan pada Musrenbangreg Se- Sulawesi Tahun 2018 Gorontalo 3 April 2018 Yang hadir :
- Menteri Dalam Negeri RI diwakili Sekjen Kemendagri
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Deputi PM2K
- Gubernur Gorontalo
- Gubernur Sulawesi Barat
- Gubernur Sulawesi Selatan
- Gubernur Sulawesi Utara
- Gubernur Sulawesi Tenggara
- Para Anggota DPR dan DPD RI asal Sulawesi
- Ketua BKPRS Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola
Selanjutnya Ketua BKPRS menyampaikan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Forum musyawarah perencanaan pembangunan regional Se-sulawesi ini adalah sebagai bagian dari rangkaian sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan media komunikasi dan koordinasi para Gubernur se-sulawesi dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dalam semangat kerjasama antar daerah, serta penyampaian rekomendasi Gubernur se-Sulawesi kepada Pemerintah Pusat dan selanjutnya ketua BKPRS menyampaikan agar Musrenbang regional sulawesi ini harus benar-benar dapat mensingkronkan pembangunan, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-sulawesi.
Harapan lain dari pelaksanaan musrenbang regional ini adalah program-program unggulan daerah perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini 5 agenda prioritas antara Lain :
1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesanpemilu.
selanjutnya Ketua BKPRS Longki Djanggola menyampaikan gambaran secara ringkas mengenai beberapa hal terkait kinerja pembangunan di sulawesi, sebagai berikut:
- Pertumbuhan ekonomi regional sulawesi tahun 2017 mencapai 6,99 persen, relatif tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional untuk periode yang sama yakni sebesar 5,07 persen. dilihat pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di regionalselawesi, pada tahun 2016 secara hirarki yaitu provinsi sulawesi tengah sebesar 9,98 persen, sulawesi selatan sebesar 7,41 persen, gorontalo sebesar 6,52 persen, sulawesi tenggara sebesar 6,51 persen, sulawesi utara sebesar 6,17 persen dan sulawesi barat sebesar 6,03 persen. sementara pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2017 secara hirarki yaitu provinsi sulawesi selatan sebesar 7,23 persen, sulawesi tengah sebesar 7,14 persen, sulawesi tenggara sebesar 6,81 persen, gorontalo sebesar 6,74 persen, sulawesi barat sebesar 6,67 persen dan sulawesi utara sebesar 6,32 persen. kondisi ini menggambarkan bahwa andil pertumbuhan ekonomi regional sulawesi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semakin membaik dan meningkat setiap tahunnya.
- Nilai pdrb atas dasar harga berlaku di pulau sulawesi tahun 2017 mencapai rp.844,97 trilyun, meningkat sebesar rp.79,93 trilyun dari tahun 2016.kontribusi pulau sulawesi dalam pembentukan pdb nasional tahun 2017 sebesar 6,11persen. peran wilayah dalam pembentukan pdb nasional masih didominasi oleh pulau jawa, yakni sebesar 58,49 persen dan pulau sumatera sebesar 21,66 persen. sementara pulau kalimantan sebesar 8,20 persen, pulau sulawesi sebesar 6,11 persen, pulau bali dan nusa tenggara sebesar 3,11 persen, serta pulau maluku dan papua sebesar 2,43 persen.
- Dalam konteks kemiskinan; jumlah penduduk miskin di sulawesi pada tahun 2017 sebanyak 2,11 juta jiwa (10,93 persen), menurun dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 2,90juta jiwa (10,97 persen). perspektif tingkat kemiskinan regional sulawesi, secara hirarki yaitu provinsi sulawesi utara sebesar 7,90 persen, provinsi sulawesi selatan sebesar 9,48 persen, provinsi sulawesi barat sebesar 11,18 persen, provinsi sulawesi tenggara sebesar 11,97 persen, provinsi sulawesi tengah sebesar 14,22 persen dan provinsi gorontalo sebesar 17,14 persen. hal ini masih perlu menjadi perhatian utama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai agenda utama dalam musrenbang regional ini untuk menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah di tahun 2019.
- Pada tahun 2017, sebagian besar nilai indeks gini provinsi di kawasan regional sulawesi secara umum masih relatif rendah dibanding dengan nilai indeks gini nasional. perspektif rasio gini regional sulawesi secara hirarki yaitu rasio gini provinsi sulawesi barat sebesar 0,339 poin, provinsi sulawesi tengah sebesar 0,345 poin, provinsi sulawesi utara sebesar 0,394 poin, provinsi sulawesi tenggara sebesar 0,404 poin, provinsi gorontalo sebesar 0,405 poin, dan provinsi sulawesi selatan sebesar 0,429 poin, sementara untuk nilai rasio gini nasional sebesar 0,391 poin. hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan antar individu di beberapa provinsi di pulau sulawesi perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, terutama daerah-daerah yang koefisien gininya masih lebih tinggi dari koefisien gini nasional. hal ini penting kita lakukan agar partisipasi masyarakat khususnya yang berpendapatan menengah kebawah ikut andil dalam proses pembangunan semakin meningkat.
- Tingkat pengangguran terbuka (tpt)di pulau sulawesi tahun 2017cukup bervariasi. tpt provinsi sulawesi tengah sebesar 3,18 persen, provinsi sulawesi barat sebesar 3,21 persen, provinsi sulawesi tenggara sebesar 3,30 persen, provinsi gorontalo sebesar 4,28 persen, provinsi sulawesi selatan sebesar5,61 persen, dan provinsi sulawesi utara sebesar 7,18 persen. sementara untuk tpt nasional sebesar5,50 persen. walaupun tpt di kawasan regional sulawesi lebih rendah dari tpt nasional, namum perlu menjadi perhatian serius terutama dalam penyediaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
- Pembangunan mutu modal manusia yang direfleksikan melalui indikator indeks pembangunan manusia (ipm) di kawasan regional sulawesi pada tahun 2016 cukup bervariasi, yakni provinsi sulawesi utara sebesar 71,05 poin, provinsi sulawesi selatan sebesar 69,76poin, provinsi sulawesi tenggara sebesar 69,31 poin, provinsi sulawesi tengah sebesar 67,47 poin, provinsi gorontalo sebesar 66,29 poin dan provinsi sulawesi barat sebesar 63,60 poin, sedangkan ipm nasional sebesar 70,18 poin. hampir semua daerah di pulau sulawesi ipm-nya lebih rendah dibanding dengan ipm nasional kecuali provinsi sulawesi utara.hal ini menuntut kita semua untuk memprioritaskan pembangunan manusia di pulau sulawesi.
- Daya saing setiap provinsi di kawasan regional sulawesi masih perlu terus kita tingkatkan untuk dapat sejajar dengan daya saing provinsi di pulau jawa dan pulau sumatera. berdasarkan publikasi national university of singapore, pada tahun 2017 peringkat daya saing sulawesi selatan berada di urutan ke-8, provinsi sulawesi tengah di urutan ke-12, provinsi sulawesi utara di urutan ke-17, provinsi gorontalo di urutan ke-19,provinsi sulawesi tenggara di urutan ke-23, dan provinsi sulawesi barat di urutan ke-28 dari 33 provinsi yang di survei. hal yang menjadi penentu tingkat daya saing dalam kajian tersebut adalah stabilitas ekonomi makro; lingkup perencanaan pemerintahan dan institusi publik; lingkup kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja; dan lingkup kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.
COMMENTS