Pj.Bupati Belitung Serta Bupati Beltim, Ketua DPRD Beltim dan DPRD Belitung Ikuti Rapat Kerja Pemerintah

0 radar nusantara Jumat, 13 April 2018 Edit this post

Belitung, RN Pemerintah terus berusaha mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peratu...

Belitung,RN

Pemerintah terus berusaha mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah paradigma birokrasi, dari yang tadinya “Penguasa dan Birokrat” menjadi “Pelayan Masyarakat.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ada empat hal penting yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kedua, perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ketiga, adanya standar perizinan. Keempat, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kotaseluruh Indonesia, di Jakarta, Rabu (28/3).Hadir dalam rapat kerja tersebut antara lain Bupati Belitung Timur (Beltim) Yuslih Ihza, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono, Pj. Bupati Belitung Sahirman dan Ketua DPRD Belitung Taufik Rizani.

Presiden RI Joko Widodo menerangkan bahwa investasi dan ekspor merupakan komponen paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah daerah harus berani mereformasi perizinan untuk memperbaiki iklim investasi. “Saya titip, jangan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat dunia usaha dan membebani investor. Regulasi yang tumpang tindih akan menjerat kita sendiri,” tegas Joko Widodo.

Sementara itu Bupati Beltim Yuslih Ihza mengatakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan dapat mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima serta dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Perihal yang sama disampaikan Pj. Bupati Belitung Sahirman yang berkomitmen untuk melakukan sinergitas dan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Babel terkait perijinan. “Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota harus saling dukung dan sinergi sehingga apa yang dilakukan kabupaten sejalan yang dilakukan oleh provinsi.

Jangan ada ego wilayah, jadi apa yang dilakukan kabupaten, provinsi mendukung atau sebaliknya. Misalnya provinsi membangun sesuatu di kabupaten, kabupaten menganggap itu wewenang provinsi, tidak. Kalau memang ada bagian kita bisa mendukung program provinsi yah kita harus dukung, contohnya pembebasan wilayah, tanah atau lokasi,” kata Sahirman.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melakukan tinjauan atau telaah terhadap berbagai perijinan yang telah dikeluarkan. “Kita menyikapi proses perijinan yang akan ditinjau kembali. Di Belitung, ada pihak sudah dikasi ijin tapi proses pembangunannya lambat sehingga belum selesai dan minta perpanjang lagi. Hal inilah yang harus ada komitmen,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani juga mengatakan DPRD akan segera lakukan koordinasi agar investasi di Belitung dapat berkembang pesat.“Kita harus banyak koordinasi terkait bagaimana investasi bisa nyaman dan aman.

Harus ada kepastian hukum yang jelas terhadap regulasi yang dibuat pemda. Ini penting supaya pihak yang berinvestasi bisa terjaga dalam segala hal,” ujar Taufik.

Dalam rapat kerja pemerintah ini merupakan pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas kebijakan yang berskala nasional, penting, strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu para pejabat yang hadirmendengarkan arahan Presiden dan Wapres khususnya mengenai kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di daerah. (Jphp/ver)