PTSL di Desa Waringin Jaya di Pungut Biaya 1 juta perBidang

Bogor- ,RN Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) ,merupakan program Presiden Jokowi yang tertuang dalam Instruksi Pres...

Bogor-,RN

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) ,merupakan program Presiden Jokowi yang tertuang dalam Instruksi Presiden ( Inpres ) No 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Peraturan Kementerian Agraria.

 dan Tata Ruang / BPN RI tentang percepatan pelaksanaan PTSL .Presiden Jokowi mengatakan dengan adanya program PTSL , masyarakat memiliki status hukum yang jelas atas kepemilikan tanahnya dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari,dalam pelaksanaanya jangan di persulit, tegasnya beberapa waktu yang lalu. 

Dalam kenyataannya pelaksanaan program PTSL telah menjadi ajang pungli ,seperti yang terjadi di Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong gede Kabupaten Beberapa warga yang tinggal di RT 3/ RW 3 mengatakan ," Harus membayar satu juta rupiah per sertifikat ,kalau saya membayar ke ketua RT 

ujar MST,sedangkan ibu saya membayar nya ke seorang staff Desa Waringin Jaya ,ada uang satu juta sertifikat baru dikasih ,beber JML ,kepada  Radar Nusantara.

Di wilayah RT 1 / RW 1 , kejadiannya sama persis ,saya bayar satu juta ke ketua RT ,tegas seorang warga . Bupati Bogor Nurhayati mengatakan ," Kami sangat mendukung program Presiden Jokowi untuk melaksanakan PTSL di wilayah Kabupaten Bogor,yang mana tahun 2018 Kabupaten Bogor mendapat kuota sebanyak 80 ribu bidang tanah ,ucapnya.Ia menegaskan ,jangan ada pungutan yang melebihi dari Rp 150 ribu ,kata Nurhayati di sela - sela acara launching Program PTSL 2018 di Kecamatan Ciseeng.

beberapa waktu yang lalu.Ketika awak media mendatangi Kantor desa  Waringin jaya ,Kamis ( 12/4 ) untuk konfirmasi kepada Kepala Desa , menyangkut terjadinya pungutan yang mencapai satu juta rupiah per bidang tanah ,hanya bertemu seorang staff  bernama Tarmuji. " Silahkan bapak hubungi pak Sekdes yang sedang rapat di kecamatan Bojong gede,saya tidak berani menghubungi Pak Kepala Desa ,karena atasan saya pak Sekdes ,ujar Tarmuji sambil memberikan nomor kontak Sekdes Waringin Jaya yang bernama Rusdiyono.

Di hubungi melalui layanan WhatsApp dan di telpon oleh rekan media ,tidak ada jawaban atau respon, padahal di jelaskan bahwa rekan media meminta di fasilitasi untuk bertemu kepala desa.Esok harinya ( Jumat 13/4 ),awak media kembali datang ke kantor desa Waringin Jaya ,dan hanya bertemu staff ,kata seorang staff ,pak Sekdes baru saja pergi ke kantor kecamatan di temani pak Tarmuji.Ketika di telpon melalui handphone staff desa, Sekdes mengatakan ,tunggu saya akan ke kantor desa ,sampai lebih satu jam di tunggu ,tak kunjung datang juga Sekdes Rusdiyono.

Team awak media berangkat ke kantor kecamatan Bojong gede yang akhirnya bertemu dengan Sekdes Rusdiyono,ketika di tanyakan kenapa tidak membalas WhatsApp dari rekan media ,dengan entengnya dia menjawab belum isi pulsa.Bahkan menurutnya ia sudah menyampaikan mengenai kedatangan awak media yang mau konfirmasi mengenai pungutan PTSL ke kepala desa,tapi nyatanya tetap tidak mau memberikan nomor telepon kepala desa ,bahkan dia bilang ,pak lurah belum ada waktu.!!. Sungguh keterlaluan sikap seorang pelayan masyarakat yang seharusnya tidak menghalang-halangi tugas seorang jurnalis yang di lindungi oleh undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Di sinyalir pungutan liar PTSL ini di nikmati para oknum staff desa ( di duga kepala desa menerima aliran pungli juga ).

Haraf Bupati dan Kejaksaan segera mengambil tindakan ,dengan adanya pungli PTSL di desa Waringin jaya .(@N)