Tak Layak Jadi Sekda, Hardiono Tak Paham Tupoksi

Depok, RN Pemerintah kota depok belum lama ini telah mengangkat  hardiono sebagai sekretaris daerah (sekda). pengangkatan sekda sejak a...

Depok, RN
Pemerintah kota depok belum lama ini telah mengangkat  hardiono sebagai sekretaris daerah (sekda). pengangkatan sekda sejak awal  nama nama pejabat  pemkot depok yang mengikuti lelang jabatan sekda diumumkan, diyakini telah terjadi rekayasa. Dari sumber yang tidak ingin namanya disebut diperoleh informasi bahwa hardiono adalah figur ASN titipan dari partai pengusung walikota dan wakilnya saat maju sebagai kandidat kemudian berhasil  keluar sebagai pemenang pilkada kota depok pada  tahun 2016.diketahui partai pengusung nya adalah PKS  dan GERINDRA. Sumber juga mengatakan bahwa istri hardiono  saat ini tercatat sebagai  anggota dprd propinsi jawabarat dari  salah satu partai peserta pemilu.

Jejak rekam Hardiono cukup fantastis mengawali  karier sebagai staf di salah satu rumah sakit swasta di salah satu rumah sakit yang ada di depok, beberapa tahun kemudian hardiono berhasil menduduki jabatan kepala dinas kesehatan. Tak ada hal hal istimewa saat hardiono jadi kadinkes.justru kalangan aktivis dan lsm pernah melayangkan surat konfirmasi soal bantuan dana  yang dikucurkan dari kementrian keuangan, direktorat jendral perimbangan keuangan pusat dan daerah.yang bernilai ratusan milyar. Tapi hardiono tidak pernah menggubrisnya.

Beberapa waktu kemudian hardiono dimutasi ke badan perencanaan pembangunan.sebagai kepala badan perencanaan pemerintah kota depok, hardiono dinilai tidak punya inovasi dalam kapasitasnya sebagai kepala badan perencanaan pembangunan. Kenyataannya pada pekerjaan phisik pembangunan infrastruktur mengalami keterlambatan, sehingga terjadi SILPA dari tahun ke tahun anggaran pendapatan belanja daerah tidak terserap 100%.

Contoh konkret lainnya betapa hardiono tidak layak sebagai sekretaris daerah adalah  pada saat dirinya di surati oleh redaksi koran ini pada bulan  february yang lalu. Inti dari surat tersebut adalah  mempertanyakan soal sisa lebih perhitungan anggaran dalam kegiatan pembelian lahan alun alun.oleh hardiono surat dimaksud di disposisi kepada asisten, kemudian oleh asisten di disposisi kepada tiga OPD yakni BKD, DISRUMKIM, dan bagian hukum unit kerja sekretariat daerah.

Anehnya surat dari redaksi Radar Nusantara untuk sekda setelah  turun disposisi disposi yang tidak jelas,kemudian dibalas oleh Sidik Mulyono kepala dinas komunikasi dan informasi kota depok pada tanggal 2 april 2018. Surat bernomor 800/343-bkd lkp , berisi dua item.1. sisa anggaran pengadaan lahan TA 2017 menjadi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dan tidak dapat dipergunakan untuk pekerjaan lain pada tahun tersebut.2. perhitungan SILPA tahun 2017 ini menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan pada APBD kota Depok tahun 2018.

Kapasitas sekretaris daerah adalah sebagai kepala  tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). terkait Tugas pokok dan fungsinya selaku ketua TAPD, tentu amat lah janggal ketika hardiono sekda tidak mau  menjawab  pertanyaan seputar anggaran , tetapi melimpahkan kepada kepala dinas kominfo.?

Selain itu jika memang benar sisa anggaran pengadaan lahan untuk alun alun disimpan disilpa, kenapa pihak diskominfo tidak melampir lembaran /halaman dari APBD tahun anggaran 2018 yang menguatkan  isi surat jawaban diskominfo. Bahwa anggaran sisa dari kegiatan pembelian lahan  memang tercantum sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan  APBD  kota Depok 2018. Sebagaimana diketahui APBD tidak Cuma kota depok, bahkan dari sabang sampai merauke  setelah pengesahan oleh pihak DPRD, maka seluruh elemen masyarakat apalagi pers sebagai kontrol sosial  tentu saja berhak untuk mengetahuinya, karena APBD merupakan dokumen negara  tetapi bukan rahasia negara.menyikapi hal demikian,Amat lah wajar jika wartawan dan khalayak ramai membuat pernyataan bahwa hardiono tidak layak menjabat sekda karena ia tidak paham tugas pokok dan fungsinya. (herdian)