Usut Tuntas Gelar Sarjana Abal-Abal

Jepara, RN     Sewaktu sdr Muhammad Yusa  melaporkan sdr Marzuqi dan sdr Dian Kristiandi mengenai gelar stara satu yang diduga Asli tap...

Jepara, RN
    Sewaktu sdr Muhammad Yusa  melaporkan sdr Marzuqi dan sdr Dian Kristiandi mengenai gelar stara satu yang diduga Asli tapi palsu alias abal abal sampai saat ini belum ada kejelasan hukumnya.

Sewaktu awak Media Radar Nusantara bersama aktivis Jepara yang peduli tentang Akademis melakukan konfirmasi ke Universitas Sultan Fatah yang beralamat di Kabupaten Demak Jawa Tengah, salah satu oknum Dekan perguruan Tinggi tsb mengatakan bahwa berkas data Dian Kristiandi sudah hilang dengan alasan sudah terlalu lama.

Lokasi kampus sudah berapa kali pindah bagian administrasi gonta-ganti, karena mendapat penjelasan tidak masuk akal maka tim meluncur ke kopertis 6 Jawa Tengah dari sana tidak dapat data yang akurat hanya mendapatkan selembar Print out isinya bahwa sdr Dian Kristiandi hanya menyelesaikan mata kuliah sebanyak 25 sks luar biasa.

    Pada tgl 06 Februari 2016 awak Media RN melakukan konpirmasi ke Menristek Dikti di JKT oknum kabag Hukum menyatakan pada bulan Mei 2016 sudah merintahkan kopertis 5 dan 6, supaya melakukan Investigasi ke perguruan Tinggi yang mengeluarkan Ijazah gelar sarjanah tersebut sampai saat ini belum ada masuk laporan hasil Investigasi kemenristik Dikti jkt, dari keterangan ini diambil kesimpulan bahwa Bupati dan wakil Bupati Jepara memakai Sarjana abal-abal mendapat gelar sarjana Ekonomi.

Sdr Marzukqi mendapat gelar Sarjana Ekonomi hanya menyelesaikan mata kuliah sebanyak 68 SKS, gelar sarjana kedua oknum ini adalah Abal-abal kami meminta  kepada Elit Politik partai Pemerintah jangan melakukan Intervensi Hukum, supaya kasus ini menjadi terang benderang karena kasus ini hampir satu tahun masih berjalan ditempat belum dinaikkan kepeyidikan sampai kapan kasus ini dinaikkan kepenyidikan, apakah sampai dunia kiamat, mari kita jadikan Hukum menjadi Panglima Tertinggi di Negara Kita, di Kabupaten Jepara ada 37 yang mendapat gelar sarjana abal-abal dari dua Perguruan Tinggi swasta.

    Sewaktu awak media Radar Nusantara melakukan konfirmasi ke KPU Jepara Ketua KPU, tidak dapat menunjukkan Transkrip Nilai dan mengatakan Rahasia Negara dari keterangan diduga oknum KPU tidak melakukan verifikasi secara efektif dan serius.

    Berdasarkan keterangan sumber berita di lapangan, saudara doktor rukir, bahwa Universitas Al-Falah tidak bergerak di pendidikan umum tetapi bergerak di pendidikan keagamaan/pondok pesantren.
Sebelum 2005 Universitas Al-Falah sudah di jual ke yaysan yang lain dan tidak beropersi lagi. Dan rector tersebut sudah meninggal dunia pada Tahun 2005.

Dari keterangan ini diambil kesimpulan surat yang ada di oknum penyidik Polda Jateng diragunan keapsahannya, surat wartawan Radar Nusantara konfirmasi ke DPRD Jepara Sekwan mengatakan tidak pernah menerima surat dari Universitas Al-Falah tentang  permohonan izin untuk memakai kantor dewan yang digunakan sebagai kampus.
  
Kami mohon  kepada Presiden supaya memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini, supaya menjadikan Hukum sebagai Panglima Tettinggi di Negara Kita, karena Negara kita adalah Negara Hukum bukan Negara sandiwara.
  
Menurut sumber berita yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa, penegak Hukum dari Kepolisian Jawa Tengah mendapat tekanan dari elit partai Pemerintah. Pada Tahun 2019 jangan berharap memenangkan Pilpres di kansa politik, karena masyarakat Jepara tidak akan mendukung lagi partai Pemerintah jika kasus ini tidak ada penyelesaian dengan jelas. Masyarakat  Kabupaten Jepara menginginkan wibawa Hukum yang bermartabat bukan hanya slogan semata, tetapi harus menjadikan Hukum sebagai Panglima tertinggi  karena Negara kita ini bukan Negara dongeng atau sandiwara. Di Kabupaten Jepara ada 37 elit politik yang memakai sarjana abal-abal, data di tangan oknum Pers Radar Nusantara valit/konkrit. Usut tuntaslah oknum yang memakai gelar sarjana abal-abal.
  
KPU Jepara diduga terlibat dalam permainan kotor, yaitu salah satu oknum oner KPU mendapat kado hadiah Jabatan yang sekarang tengah menjabat sebagai Direktur Perusda, dan diduga akan di angkat  menjadi Direktur PDAM Jepara kedepan. Apabila  kasus ini bisa sampai tuntas Kabupaten Jepara akan bersih dari permainan kotor dan kinerja KPU di Jepara tidak independen, maka lebih baik dibubarkan.
  
Semenjak Bupati Marzuqi dan saudara Dian Kristiandi sudah ada permasalahan yang timbul yaitu kasus lelang limbah PLN PLTU Tanjung Jati B Kabupaten Jepara.
Kekayaan yang dimiliki sangat fantastik dan tidak masuk akal, rumah mewah, garasi kendaraan yang luas dan pagar tembok keliling yang sudah permanen.

Ditambah memiliki Dum Truk kurang lebih 20 unit, serta memiliki banyak tanah  belum lagi uang yang di Rekening Bank menjadikan timbulnya pertanyaan dari manakah uang tersebut yang dimiliki? Sedangkan dari gaji pasti tidak mungkin dan diduga kekayaaan  tersebut adalah uang fee dari proyek yang didapatkannya.
Wakil Bupati Jepara sangat rakus dan ingin menguasai semua proyek swasta maupun pemerintah yang ada di Jepara. Ditambah lagi Dian Kristiandi sangat gila jabatan dengan malakukan Rotasi besar-besaran di Kabupaten Jepara. (Bareta Simanjuntak)