Gubernur Seriusi Pemberitaan Media Terkait TKA di PT. IMIP Terima Tenaga Lokal 4.803 Orang

Palu, RN Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Hari...

Palu, RN
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Haris Kariming menanggapi serius pemberitaan di media massa terkait banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT. Indonesia Morowali Industrial Park Kabupaten Morowali dan Tayangan Indonesia Lawyers Club di Stasiun TV One tanggal 1 Mei 2018 sesuai statemen yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani.

Dalam keterangannya, Karo Humas dan Protokol, Drs. Haris Kariming menegaskan Pemerintah Provinsi  sangat tegas kepada para TKA, bahkan Pemda telah mengeluarkan rekomendasi deportasi TKA melalui sidak Disnakertrans pada awal tahun 2018, demikian pula pada tanggal 30 April 2018 lalu. bahkan Gubernur akan melakukan pengawasan kembali keberadaan TKA di PT. IMIP pada hari Sabtu, 5 Mei 2018.

"Jadi sama sekali tidak betul kalau Pemprov ada hangky pangky dengan investor seperti yang diutarakan anggota komisi IX  DPR RI Fraksi Nasdem Irma Suryani, pernyataan tersebut hanya 'Asal Bunyi' Tegas Karo Humas, Haris Kariming. Jum,at 5 Mei 2018. 

Proses penerbitan RPTKA dan IMTA baru dilakukan oleh pengguna TKA kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang SOP Penerbitan perizinan Penggunaan TKA dalam pelayanan terpadu satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jangka waktu penyelesaian penerbitan RPTKA dan IMTA lengkap berkas selama tiga hari kerja tetapi kenyataan hampir 1 s/d 3 bulan baru terbit.

Untuk itu lanjut Karo, Haris Kariming, gubernur menghimbau kepada Kementrian Tenaga Kerja pada penyusunan RPTKA harus jelas datanya dikirimkan ke Pemprov, begitu juga dokumen pendukungnya, termasuk data TKA yang dikirimkan harus riil sebagai bahan pembanding, karena sekarang ini Pemprov hanya disuruh mengawasi  'peta buta' karena data TKA tidak jelas.

Berdasarkan data hasil pemerikasaan pegawai pengawas ketenagakerjaan Sulawesi Tengah yang mendampingi pemeriksaan khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 30 April 2018 yang di pimpin langsung Dirjen Binwasnaker dan K3 Irjen Pol. Sugeng Priyanto dan Direktur Penegakan Hukum Brigjen Pol. Iswadi Hari dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pusat, bahwa kawasan PT. IMIP mempekerjakan tenaga kerja dengan rincian ; Tenaga Kerja Lokal (TKL) 20.767 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 2.192 orang.

Dalam Sidak terdapat dua warga Tiongkok yang sudah bekerja, tapi belum memiliki IMTA dan di rekomendasikan untuk keluar dari perusahaan/kembali ke Negara asalnya, dan pada tanggal 18 Desember 2017, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan rekomendasi Nota Pemeriksaan untuk keluar dari tempat kerja di wilayah Kabupaten Morowali sebanyak 40 orang warga negara Tiongkok, jelas Haris Kariming.

Karo Humas, Haris Kariming juga menyayangkan keberadaan TKA yang ketika datang sering mendapat sorotan publik yang setiap minggu datang antara 50-60 orang, tetapi informasi kepulangan tidak pernah terekam publik karena jumlah yang pulang setiap minggu antara 50-60 orang karena ijin tinggalnya habis.

Karo Humas mengakui, saat ini PT. IMIP masih membutuhkan tenaga kerja lokal sekitar 4.803 orang dengan persyaratan standar memiliki SIM B dan setelah di terima langsung dilakukan pelatihan. Untuk itu, Politeknik Pertamabangan milik Kementerian Perindustrian diharapkan dapat merekrut dan mendidik anak daerah dalam ketenagakerjaan Morowali. Untuk angkatan pertama telah diterima 96 orang yang akan dipekerjakan dan berasal dari masyarakat sekitar, provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, urai Karo Humas dan Prtokol.