"Heboh,,,,"Pantas saja Krisis Listrik terjadi di Tanjabbarat "

Tanjabbarat, RN "Pantas saja Krisis Listrik terjadi di Tanjabbarat ini penyebabnya"Disaat hearing di Gedung DPRD Kabupaten T...

Tanjabbarat, RN
"Pantas saja Krisis Listrik terjadi di Tanjabbarat ini penyebabnya"Disaat hearing di Gedung DPRD Kabupaten Tanjab Barat terkait masalah Listrik yang tidak pernah tuntas di Kabupaten Tanjab Barat, akhirnya Asisten I Setda Tanjab Barat membenarkan kalau soal pengelolaan gas diolah oleh pihak swasta.

Asisten I Setda Tanjab Barat, Hidayat, SH MH menjelaskan, terjadinya pengelolaan gas oleh perusahaan swasta yang diolah oleh PT Gemilang Jabung Energi (GJE) bukanlah didasari surat penunjukan langsung oleh Bupati Tanjab Barat, Dr. Ir. H. Safrial MS tetapi Bupati hanya mengeluarkan surat rekomendasi atas kesepakatan BUMD dengan perusahaan swasta tersebut. Dasar inilah yang membuat pengelolaan gas 5 MMBTU diserahkan ke perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan. Kalau awalnya kita semua ingin BUMD yang mengelolah, namun adanya Surat Rekomendasi Bupati tersebut, BUMD dianggap tidak mampu untuk mengelolah gas itu, terpaksa diambil alih ke pihak swasta, namun pihak Swasta tersebut tetap memakai benderanya BUMD. Kalau Pembangunan Infrastruktur PT GJE tersebut, bukan didanai oleh BUMD, ini hanya kerja sama dengan BUMD dalam pengelolahan gasnya saja.

Masih kata Hidayat,”Sebenarnya dalam konteks ini yang bertanggungjawab adalah PT PLN. Pasalnya, mitra kerja PLN adalah PT Tanjung Jabung Power (TJP), jika PT TJP tidak mampu, PT PLN harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis listrik di Daerah ini,” sebut Hidayat, SH MH.

Lantaran pihak Perwakilan PT Petro China Jabung Ltd Gerald Mayor didesak untuk menjawab, akhirnya ikut juga membenarkan, bahwa ada surat penunjukan dari Bupati Tanjab Barat, alokasi gas dari SKK Migas dialihkan ke pihak swasta, yaitu PT Gemilang Jabung Energi (GJE). Kalau dari Pihak PT Petro China sendiri menyanggupi untuk menyuplai gas ke PT GJE untuk digunakan oleh PT Tanjung Jabung Power (TJP).  Barangkali PT TJP saja yang belum memiliki jaminan kepada PT GJE. Mesin yang akan dioperasionalkan katanya sudah disiapkan. PT GJE sendiri juga masih menunggu jaminan dari PT TJP untuk memuluskan kerja sama dengan PT. Petro China Ltd, tambahnya.

Ketua DPRD Tanjab Barat, Faisal Riza, ST MM disaat hearing berlanjut mengatakan, berdasarkan UU Nomor 23 berhubungan dengan kepentingan masyarakat, jadi memang harus melalui persetujuan DPRD. Adanya pengelolaan gas ke pihak swasta, kami tidak mengetahui, hal ini tetap akan dibahas secara terpisah, kita akan gali lebih lanjut sampai dimana hal ini bisa terjadi,kata Faizal Riza,ST,MM

Jamal Darmawan Sei, SE, MM mengatakan,”Dewan tidak ingin alasan internal, apalagi soal bisnis, kok bisnis dibahas dalam rapat ini, ada apa semuanya ini,” ucap Politisi Demokrat Jamal Darmawan.

Hal yang senada dikatakan oleh salah satu Anggota DPRD, Ambok Angka, SH,”Dewan juga meminta kepada pihak terkait untuk lebih profesional dalam mengatasi krisis listrik di Kabupaten Tanjab Barat ini, kalau berani investasi, berarti ada modal, kita berharap semua harus professional,” ujar Ambo Angka SH.

Begitu juga yang dikatakan oleh Anggota Dewan Alamsyah, SH,”Rapat ini jangan dijadikan sebagai ajang curhat, harus ada solusi bagaimana listrik bisa normal, kita minta dari pihak-pihak yang hadir ini agar secepatnya Listrik dapat terealisasi dengan baik, jangan hal ini hanya sebagai ajang curhat saja,” tegas Alamsyah SH.@mn/tenk