Kabupaten Serdang Bedagai Diduga Merupakan Salah Satu Kabupaten Bebas Korupsi

Kabupaten Serdang Bedagai, RN  Pembangunan sarana dan prasarana umum di Kabupaten Serdang Bedagai dalam beberapa tahun ini begitu sanga...

Kabupaten Serdang Bedagai, RN
 Pembangunan sarana dan prasarana umum di Kabupaten Serdang Bedagai dalam beberapa tahun ini begitu sangat memprihatinkan sebab penempatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diduga tidak tepat sasaran dan tidak transparan.

    Ketidak tepat sasaran dan ketidak transparan penggunaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah itu terjadi di beberapa dinas sebagai pengguna anggaran. Diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.
Dugaan ketidak transparan realisasi penggunaan APBD Kabupaten Serdang Bedagai itu diduga merupakan kebijakan yang disengaja untuk mempersulit masyarakat yang ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan APBD itu dipergunakan sewajarnya. Sehingga muncul perbincangan ditengah masyarakat bahwa Kabupaten Serdang Bedagai diduga merupakan salah satu kabupaten bebas korupsi.

Temuan ketidak sesuaian spesifikasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dibeberapa Dinas di Kabupaten Serdang Bedagai itu terjadi dibeberapa tempat. Salah satunya Pembangunan TPT Ruas Jalan Simp.Kp Pon - Kelapa Tinggi Kec.Sei Bamban tahun 2016 dilaksanakan oleh cv.putra tunggal dengan anggaran sebesar Rp 451.441.000,- yang terlihat berantakan sebab diduga tidak sesuai spesifikasi dan terindikasi dugaan Mark Up.

Menelusuri akan hal itu pihak media sudah berulang kali mencoba melakukan konfirmasi pada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serdang Bedagai namun pihak dinas selalu tidak bisa ditemui dikantornya. Begitu juga surat konfirmasi tertulis pun sudah dikirimkan beberapa kali namun pihak Dinas terkesa tidak ada tanggapan.

Sikap beberapa pejabat Dinas di Kabupaten Serdang Bedagai diduga sudah tidak lagi patuh akan Undang Undang Keterbukaan Publik dan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kesan ditengah-tengah masyarakat bahwa beberapa Pejabat Pemkab Sergai “memang bebal dan kebal hukum” sebab bebepara Pejabat diduga sesuka hati menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan uang rakyat dari hasil pembayaran pajak itu.

Pembiaran ini sangat memprihatinkan sebab BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Penegak Hukum dan juga DPRD Kabupaten Sergai terkesan diam seribu bahasa melihat sikap dan kebijakan Pemkab Sergai yang diduga menggunakan APBD tidak sesuai aturan yang berlaku di Negara Indonesia yang kita cintai ini. (SU1)