Proyek Irigasi Jawa Timur di Desa Kemiri Tidak Ada Pemberitahuaan ke Pihak Pemerintah Desa

Malang, RN Dari hasil investigasi yang dilakukan Radar Nusantara didesa kemiri kecamatan panjen kabupaten malang,telah ditemukan proyek i...

Malang, RN
Dari hasil investigasi yang dilakukan Radar Nusantara didesa kemiri kecamatan panjen kabupaten malang,telah ditemukan proyek irigasi dari dinas propinsi jawa timur. Atas informasi para pekerja proyek, senin(30/04/2018).

Dari informasi tersebut awak media langsung  menuju kantor desa kemiri ,dan kebetulan langsung ditemui oleh kepala desa sendiri.

Dalam wawancara dengan pihak kepala desa mengenai pembangunan proyek irigasi didesanya.
Kepala Desa wijiati mengatakan,” selaku kepala desa kami cukup senang dan bangga apabila ada proyek pembangunan didesa kami,tapi sayang proyek irigasi dari dinas propinsi tersebut tidak ada pemberitahuan ke pihak desa,” tandasnya.

Karena proyek tersebut langsung menyentuh kehidupan masyarakat desa kemiri khususnya para petani, kami pernah di datangi oleh beberapa petani yang menanyakan keberadaan proyek irigasi tersebut, terus terang kami tidak bisa menjawab, dan kami berusaha untuk mencari jalan keluar supaya para petani tidak dirugikan, karena proyek tersebut menghambat waktu musim bercocok tanam padi, karena debit air tidak mencukupi…serta adanya penutupan saluran air yang dikerjakan oleh proyek,imbuhnya.

Kami berterima kasih pada Radar Nusantara yang bisa membantu kami untuk bisa didengarkan oleh pihak—pihak yang berwenang.”katanya.

Dan kami berharap apabila ada proyek entah dari propinsi atau dari lainya yang dikerjakan di desa kami ,mohon ada pemberitahuan dan pemerintah desa pasti akan membantu untuk kelancarannya karena  bisa menambah kesejahterahaan warga desanya.” pungkasnya.

Sampai diterbitkannya brita ini proyek irigasi tersebut belum di pasang papan nama.
Berdasarkan perpres nomor 54 tahun 2010 dan perpres nomor 70 tahun 2012 diatur setiap pekerjaan yang memakai uang negara wajib mencantumkan papan nama.

Papan Nama teesebut meliputi,”memuat jenis kegiatan,lokasi proyek,nomor kontrak,dan nilai kontrak,serta jangka waktu atau lama pengerjaaan proyek.

Serta UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Papan nama diwajibkan dipasang supaya masyarakat bisa mengawasi, mengontrol serta melaporkan kalau ada penyelewengan yang tidak sesuai perencanaannya.(NIP)