Ujian UNBK SMPN 1 Susukanlebak Menyisahkan Pertanyaan

Cirebon, RN Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK ) yang dilaksanalam pada tanggal 23,24 dan 25 April 2018 kemeren di SMP...

Cirebon, RN

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK ) yang dilaksanalam pada tanggal 23,24 dan 25 April 2018 kemeren di SMP Negri 1 Susukanlebak Kab. Cirebon, kini menyisahkan pertanyaan. Pasalnya, dari dana yang dipungut siswa kelas XI dengan jumlah puluhan juta rupiah hanya dialokasikan beberapa item.

Kepala sekolah SMPN 1 Sususkanlebak Sunarto SPd, saat dikonfirmasi diruang kerjanya membenarkan saat pelaksanaan ujian UNBK siswa kelas XI diminta iuran guna terlaksananya program pendidikan ujian dengan berbasis komputer atas dasar kesepakatan bersama antara walimurid dengan komite sekolah yang difasilitasi sekolah.

Dan menurutnya, dana yang terkumpul hasil iuran siswa itu dilakosikan untuk simulasi, trasportasi, beli server, beli jet set, proveder, senek, makan dan lainya. Artinya, dana yang terkumpul dari jumlah kelas XI kurang lebih 250 siswa itu, pengalokasiannya guna kepentingannya sendiri. Karena, saat sekarang SMPN 1 Susukanlebak ujian UNBK belum bisa mandiri.

“ Program ujian UNBK adalah program pemerintah yang harus dilaksanakan disetiap sekolah SMP khususnya diwilayah Kab. Cirebon. Mau tidak mau sekolah harus mengikutinya”. Ujar Sunarto

Dan terlepas persoalan itu. Sunarto meneruskan,  untuk menyiasati anggaran tercapainya program ujian UNBK itu, tentunya sekolah melalui komite menyampaikan ke-walimurid kelas XI untuk menyampaikan dan menuangkan pemikirannya soal anggaran dananya. Karena, pemerintah sendiri yang punya program belum memberikan alat kelengkapan UNBK.

Seperti diketahui, SMPN 1 Susukanlebak saat melaksanakan ujian UNBK kemeren, setiap siswa kelas XI dikenakan Rp 300 ribu, sementara kalau dijumlahkan dengan jumlah siswa kelas XI 250 orang akan menghasilkan angka nominal Rp 75.000.000,- dan diduga dari angka nominal sebesar itu ada sisa anggaran yang cukup lumayan dari pengalokasian item yang dimaksud.

Ketua LSM Barisan Rakyat Ekonomi Tertinggal (BARET) Cirebon H Iwan menyayangkan, tentang persoalan pelaksanaan ujian UNBK di SMPN 1 Susukanlebak itu. Karena menurutnya, pungutan Rp 300 ribu per-siswa kelas XI itu cukup lumayan perolehan angka nominalnya. Sementara dari angka nominal itu hanya dialokasikan beberapa item saja. Dan itu jadi sebuah pertanyaan besar kemanakan anggaran sisanya.

H Iwan menilai, bahwa upaya pihak SMPN 1 Susukanlebak itu telah berbenturan dengan Surat Edaran dari Mendikbud tahun 2016. Dalam isi surat resmi itu menegaskan bahwa biaya UNBK tidak boleh dibebankan kepada orangtua murid atau wali murid. Karenanya, pihak sekolah tidak diperbolehkan memaksakan diri mengikuti UNBK dengan membebankan biayanya kepada pihak orangtua murid atau wali murid.

Meski penggalangan dana untuk pendidikan merupakan tugas dari Komite Sekolah, kata H Iwan, namun pendanaan penyelenggaraan UNBK yang dibebankan kepada orangtua peserta didik atau wali murid mutlak tidak dibenarkan.

Menurutnya, penggalangan dana itu berpotensi menimbulkan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 terkait larangan pembebanan biaya UNBK kepada orang tua murid atau wali murid. (Panjat/Hasan/Riston)