Batas Wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong tak Kunjung ada Penyelesaian

Sorong, RN Sudah sekian lama permasalahan perbatasan antara kota sorong dan kabupaten sorong belum ada titik temu sampai hari ini bahka...

Sorong, RN
Sudah sekian lama permasalahan perbatasan antara kota sorong dan kabupaten sorong belum ada titik temu sampai hari ini bahkan pemerintah propinsi papua barat memfasilitasi tim penegasan batas pusat guna melakukan pemetaan titik kordinat dari km 14 sampai dengan km 18 guna penyelesaian batas admistrasi pemerintah yang hingga saat ini tak kunjung terselesaikan . 
 Kepala bagian
Umum   pemerintahan pada  biro setda provinsi  papua barat   Baesara wael  menyampaikan  tim penugasan batas pusat berasal dari Kementerian Dalam Negeri badan informasi  Geospasial  dengan jumlah 9 orang.
Sebelum turun lapangan dilakukan pertemuan dengan pemerintah kota dan kabupaten bersama dengan  jajaran masing masing wilayah.
"Hari ini kita turun lapangan untuk melakukan peninjauan titik Koordinat" Dan penetapan batas wilayah administrasi melalui titik koordinat seperti yang sepakati sebelumnya,
Mengingat masing masing kepala daerah beda pendapat terkait batas wilayah dan pemerintah sorong  mengklaim batas wilayah berada di km 14  Sedangkan Pemerintah kota batas wilayahnya di tugu Pawbili km18 dari Peninjauan lapangan dapat diketahui  titik koordinat yang mendekati peta usul
awal pembentukan kota sorong dulunya ujarnya.

Menurutnya batas wilayah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan masyarakat dan pemimpin terdahulu serta kebijakan pemerintah masing masing, hanya saja keputusun tetap ada di pemerintah pusat.
Tujuannya hanya melayani masyarakat
Dan diharapkan ada kebijakan dari kedua pemerintahan tersebut ujarnya.

Tim penegasan batas pusat, dilakukan mulai dari km 14 yang merupakan titik koordinat yang dilakukan pemda kabupaten sorong hingga km 18 yang melalui beberapa kampung tembus hingga ke (TPA)  Tempat pembuangan sampah akhir.
"Tadi kami mulai telusuri dari batas kota dan kabupaten yang di tentukan oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten sorong". Menurut kabupaten batas wilayah ada di kilo 14 sedangkan menurut kota batas ada di km 18, kemudian di batas kali Warsamsun jg kami kunjungi kemudian mengukur titik koordinat " kata Baesara Wael".
Dan yang di ambil di lapangan lanjut Baesara Wael akan di bawa ke pusat untuk di bahas kembali dengan kecocokan dengan peta satelitnya., titik koordinatnya dan lampiran dan pembentukan daerah.

Selanjutnya  tim pusatlah yang akan mengundang walikota sorong dan bupati sorong. Jika bicara tapal batas maka itu adalah sarana, namun masalah ini adalah penegasan batas,  karna dalam lampiran pembentukan daerah itu masih terdiri dari peta indikatif yang sama skali belum memiliki koordinat.
"Para yang terdahulu memekarkan daerah ini hanya menggaris saja, asalkan sesuai dengan syarat pembentukan daerah yakni enam distrik.  Mereka saat itu belum sempat membuat titik koordinatnya dan dalam UU Mengatakan paling lama 5 tahun penegasan batas administrasi pemerintahan sudah harus di buat.

Masalah ini sudah lebih dari 5 tahun, " ujarnya"menurut Baesara Wael, butuh komitmen dari dua kepala daerah karna penegasan batas tersebut memiliki tahapan hingga kerancangan (Permendagri) dan untuk menjadi permendagri harus di tandatangani oleh dua belah pihak yang bersangkutan.

Bupati sorong Drs. Jhoni Kamuru,  Sh,  Msi yang di temui di km 18 menyampaikan harapan agar persoalan tapal batas kota dan kabupaten sorong segera di selesaikan,  karna proses telah di lalui sejak tahun 2006.
Dan dikatakan, sebelummya di tahun 1996,wilayah Distrik sorong timur berbatasan di klasaman. Hanya saja, setelah tiga tahun di bentuklah kota sorong berdasarkan UU 45 tahun 1999, dengan batas kota sorong berada di distrik sorong timur.

Hal tersebut membuat pemerintah kota sorong secara sepihak menggunakan jasa foto satelit untuk menentukan tapal batas. Meski demikian bpk Bupati menilai kedua pemerintah daerah telah sesuai dengan  acuan  UU Yg di miliki.
Hanya saja, interpretsai dari kedua kepala daerah berbeda beda. " kota sorong berinterpretasi di km 18 sedangkan kab. Sorong di km 14." ujarnya.

Menurutnya pro kontra yang terjadi di masyrakat seharusnya tdk perlu terjadi. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah seharunya untuk yang tebaik bagi masyarakat. Jika telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, masyarakat yang berada di wilayah  yg ditetapkan akan tetap di layani sesuai dengan yg diharapkan. " kita berpikir untuk masyarakat jaman di kaitkan dengan masalah politik tetapi pemerintah dapat melayani masyarakat dengan baik sesuai harapan, ujarnya".

Walikota sorong Drs.  Ec. Lamber Jitmau, MM mengatakan,tapal batas perlu ada penyelesain dan di serahkan sepenuhnnya kepada pemerintah pusat.  " jangan tarik tambang seluruhnya di serahkan ke pemerintah pusat" katanya. Wilayah yang ada di kota sorong bukan wilayah fiktif. Karena distrik kelurahan dan kampung yang ada telah memimiliki kode wilayah. Termasuk 9 kampung persiapan yang sebelumnya dilantik, memiliki kode wilayah dari pusat. " kampung yang kami bentuk bukan kampung fiktif. Ujarnya"

Semoga pemerintah kota dan kabupaten dapat menyelesaikan secara damai dan tidak merugikan masyarakat yang ada di dua perbatasan kota dan kabupaten sorong dan di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
(turne malau)