Depok, RadarNusantara Hampir seluruh media, baik yang cetak atau on line,beberapa waktu lalu ramai memberitakan yang isinya tentang pern...
Depok, RadarNusantara
Hampir seluruh media, baik yang cetak atau on line,beberapa waktu lalu ramai memberitakan yang isinya tentang pernyataan kegembiraan pasangan walikota idris somad dan wakilwalikota pradi supriatna terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, dalam press release yang hanya dihargai RP 500.000 dari dinas komunikasi dan informasi tersebut, di nyatakan bahwa pemerintah kota depok berhasil mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK selama tujuh tahun berturut turut.kondisi ini menurut Wahyu ElFathir ketua umum dewan pimpinan pusat corruption watch independent ( DPP CWI) bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya, apa alasannya..?
berikut dibawah ini terdapat kajian dan analisa dari CWI yang akan dijadikan dasar untuk membantah perolehan WTP dari BPK .ditegaskan nya bahwa dalam kurun waktu tiga tahun saja sepanjang tahun 2015 -2018, DPP CWI mencatat setidaknya terdapat lima persoalan yang beberapa diantaranya,diduga berkaitan erat dengan tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dilingkup pemerintah kota Depok
1. pembangunan stadion mahakam dengan anggaran sebesar 9 milyar dana berasal dari bantuan gubernur.
Dalam kegiatan tersebut diduga terjadi beberapa penyimpangan yang ,dilakukan oleh kontraktor pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa.contoh konkretnya dalam pekerjaan pemasangan sebanyak 24 titik tiang ekspose, dalam pemantauan secara langsung dilokasi kerja diketahui bahwa pihak pelaksana melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar kesepakatan sebagaimana yang telah tertera dalam dokumen kontrak.
Ternyata pengecoran 24 titik tiang ekspose,dilakukan secara manual menggunakan begisting kayu, seharusnya menggunakan scaffolding, dan mutu beton pun diduga juga tidak sesuai spek, dari item pekerjaan ini saja, sudah terlihat dengan jelas bahwa kontaktor pelaksana telah secara sah dan meyakinkan telah merugikan keuangan negara.
Persoalan tersebut konon pernah dilaporkan masyarakat keranah hukum..tapi hingga kini tak jelas sejauh mana penanganannya.. kondisi lapangan/stadion kini memprihatinkan terbengkalai tak terurus.
2. pekerjaan turap di bidang sda dinas pupr berlokasi di jalan raya citayam senilai hampir sama dengan pembangunan stadion mahakam hampir 9 milyar rupiah uang negara digelontorkan untuk membiayai kegiatan tersebut, baru selesai dikerjakan. beberapa saat kemudian diketahui phisik pekerjaan sudah dalam kondisi rusak. Kejadian alam yang dijadikan alasan atas musibah longsornya bangunan tersebut. Padahal sebagai mana kita ketahui bahwa pihak konsultan perencana tidak akan gegabah memberikan detail engineer design nya secara asal. kontraktor pelaksana diduga kuat telah mencuri spesifikasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. kasus korupsi di kpud dalam kegiatan sosialisasi senilai miliaran rupiah telah membawa seorang ASN pemkot depok yang menjabat selaku pejabat kuasa pengguna anggaran ke jeruji penjara. Ada kejanggalan dalam kasus tersebut hal ini dikarenakan pihak penegak hukum hanya menetapkan satu orang tersangka saja. Padahal sebagaimana kita ketahui dalam perkara korupsi biasanya dilakukan secara sistemik dan masiv,anehnya kenapa hanya satu orang yang dibidik oleh penegak hukum..?
4. dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran juga terdapat dinas komunikasi dan informasi senilai rp 50 Milyar dalam kegiatan depok menuju cyber city. Baru berjalan beberapa saat tiba tiba berubah menjadi depok kota layak anak. Hingga kini tak jelas pula bagaimana pertanggung jawaban uang milyaran rupiah tersebut
5. kegiatan pembayaran lahan untuk alun alun, para pejabat yang terkait dalam kegiatan tersebut dengan kompak menyatakan sisa anggaran sebesar RP 50M disimpan dalam silpa dan tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang lain. Kenyataannya menjelang tutup tahun kembali terjadi pembayaran hampir 6 Milyar digelontorkan untuk membayar dua bidang tanah.bagaimana mungkin itu bisa dilaksanakan .? bukankah para pejabat nya sendiri yang menyatakan bahwa uang nya utuh disimpan dalam sisa lebih perhitungan anggaran, (SILPA)..kok bisa bisanya dijilat lagi ucapan yang keluar dari mulut mereka,,? , lanjut Fathir seraya menggeleng gelengkan kepalanya yang plontos.,,
Adalah wajar jika pihak CWI meragukan perolehan WTP dari BPK selama tujuh tahun berturut turut. Sementara ini pihak kami hanya membuka lima persoalan saja, selebihnya tentu tidak semua akan kami publikasi sekaligus, tentu ada tahapannya, , ujar Fathir
Kasus kasus sebagai mana telah diuraikan diatas,sangat mungkin tidak terdeteksi melalui mekanisme audit yang dilakukan oleh auditor BPK. Alasannya sederhana saja, auditor juga manusia biasa ,bukan robot mereka juga sama dengan kita punya tanggungan punya anak istri, sangat manusiawi jika tergoda dengan rayuan maut dari pihak yang tengah diperiksanya. Ditambahkan oleh Fathir , “ini sih hanya sekedar mengingatkan saja”, mari kita mundur beberapa waktu yang lalu ketika rochmadi saptogiri dan ali saadli tertangkap tangan oleh KPK , keduanya adalah auditor BPK disergap tim KPK setelah menerima uang suap dari seorang pejabat dari instansi Negara sekelas kementrian, uang suap diberikan dengan maksud agar kementrian tersebut memperoleh opini WTP.
Dan jangan lupa bahwa belum lama ini setelah beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dan pejabat kepala opd tertentu, pihak KPK melalui wakil ketua Laode M Syarif ,kepada wartawan menyatakan bahwa perolehan opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh oleh suatu lembaga atau daerah, tak menjamin lembaga atau pemerintah daerah tersebut telah bebas korupsi,pungkasnya..{HERDIAN}
COMMENTS