Doni AMS Pertanyakan Penyebab Satpol PP Bingung Tutup Batching Plant Tak Berizin

Pandeglang RN  Satpol PP Kabupaten Pandeglang diduga bingung untuk melakukan tindakan penutupan terhadap Batching plant milik PT Bangun ...

Pandeglang RN
 Satpol PP Kabupaten Pandeglang diduga bingung untuk melakukan tindakan penutupan terhadap Batching plant milik PT Bangun Beton yang berada dikawasan Penyangga (Bufferzone), di kampung Solodengeun Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang, di duga disebabkan  telah mendapatkan dokumen penerimaan pengajuan perizinan pembangunan Batching Plant PT Bangun Beton,  oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPMTSP) Pandeglang.

Padahal Bupati Pandeglang, Irna Narulita telah melarang ada bangunan industri di kawasan proyek Nasional tersebut, akan tetapi pihak DPMPTSP telah menerima pengajuan perizinan Batching Plant tentunya ini yang menjadi Pol-PP Pandeglang bingung dalam melakukan penutupan terhadap PT tersebut lantaran DPMPTSP sebelumnya telah Menerima surat perihal Moratorium Perizinan tertanggal 30 November 2016 lalu yang di tandatangi langsung oleh Bupati Pandeglang, isi dalam surat tersebut Bupati  Irna Narulita menyatakan,

"dalam rangka mendukung program strategis Nasional di kawasan penyangga(bufferzone) kawasan ekonomi khusus parawisata Tanjung lesung,seperti bandar udara banten selatan, jalan tol serang-panimbang dan aliran listrik tegangan tinggi yang belum di ketahui pasti lokasinya, Maka dengan ini agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk sementara tidak menerbitkan izin (Moratorium) diwilayah bufferzone Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tanjung leusung. Moratorium ini dimaksud agar pengelolaan wilayah bufferzone KEK Parawisata Tanjung lesung dapat terpadu dan terarah. Demikian agar dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," tertanda tangan Irna Narulita 30 November 2016 lalu.

Jadi ini penyebabnya Satpol-PP bingung ketika akan melakukan tindakan penutupan  batching plant tersebut. Soalnya kata dia, tiga bulan yang lalu,ketika pihaknya (Satpol-PP@red) pernah turun ke lokasi, ternyata pihak pengelola sudah melakukan pengajuan izin dan itu telah diterima oleh DPMPTSP Pandeglang

“Ketika Satpol-PP turun ke lapangan kurang lebih tiga bulan yang lalu, ternyata pengelola sudah melakukan pengajuan izinnya dan itu diterima oleh dinas terkait. Maka katanya (Satpol-PP) bingung untuk melakukan tindakan, sementara Bupati Pandeglang telah melarang kalau di kawasan itu tidak boleh ada industri,” ungkapnya

Kata Kasatpol-PP Pandeglang, dokumen yang ia dapatkan, tidak hanya penerimaan pengajuan izin dari DPMPTSP saja, melainkan pihak desa dan pemerintahan kecamatan setempat juga telah menandatangani surat izin lingkungannya. Makanya kata dia, sekarang ini, pihaknya belum bisa melakukan tindakan penutupan.

“Harusnya kalau di kawasan itu tidak boleh ada industri, pihak DPMPTSP jangan menerima usulan perizinan begitu saja, tapi harus ditolak,” Statement, Kasat Pol-PP yang di langsir di media fakta Pandeglang.co.id.

Lebih lanjut, Doni Sudoni Koordinator lapangan di Angkatan Muda Siliwangi menambahkan bila hal tersebut di atas sebagai penyebabnya, jadi jelas dari pihak perusahaan tidak terlalu salah,karena sebelumnya pihak dari Perusahaan sudah berkordinasi dengan Pemdes dan Kecamatan setempat,dan kalau memang wilayah ini masuk kawasan penyangga kenapa, pemerintahan setempat memberikan izin, bahkan pihak DPMPTSP menerima berkasnya yang seharusnya di tolak, dan akhirnya apa yang terjadi pihak perusahaan tidak mungkin menghentikan untuk produksi apalagi bangunan tersebut baru juga rampung,hal ini patut diduga pihak Pemdes dan Kecamatan setempat bahkan DPMPSTP Kabupaten Pandeglang main mata.

"hal ini pihak perusahaan tidak begitu salah karena kesalahan ini dari pemda setempat, serta patut diduga kurangnya pengawasan serta sosialisasi," tandasnya.

"surat yang dinyatakan Bupati Pandeglang itu adalah bukti untuk DPMPTSP Kabupaten Pandeglang dan Pemerintahan setempat,karena surat itu pada tahun 2016, sebelum bangunan Batching Plant berdiri," bebernya, (hadi)