Oknum Karyawan PT FIF Cabang Labuan Harus Ditindak Tegas

Pandeglang RN Masyarakat kembali mengeluhkan tindakan ketidak-adilan dan tidak keseimbangan hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat...

Pandeglang RN
Masyarakat kembali mengeluhkan tindakan ketidak-adilan dan tidak keseimbangan hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, hal itu dialami oleh Eneng J, sebagai debitur (Konsumen) PT Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Labuan diduga ada oknum karyawannya telah sewenang wenang meminta sejumlah uang untuk biaya titip Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebesar 400 ribu rupiah walaupun sudah memohon walau piutang ataupun dendaan sudah lunas yang akhirnya tetap harus dibayar sebesar 200 ribu rupiah. Bila dana titipan tersebut tidak di bayar BPKB milik Eneng J itu tidak akan di serahkan oleh karyawan yang bernama Risti sesuai apa yang di sampaikan Eneng J kepada radarnusantara.com didampingi suaminya, padahal kata dia angsuran atau tunggakan sudah tidak ada  ko....kenapa ada beban lagi untuk biaya titip, patut diduga Karyawan PT FIF Cabang Labuan melakukan pungutan liar bahkan pemerasan terhadap debitur, (konsumen).

"Kami sudah tidak punya tunggakan apapun adapun lamban mengambil BPKB lantaran kami belum sempat," ujar Eneng J dengan nada kesal,

Menurut informasi pada tanggal 18 agustus 2018 kemarin telah terjadi kepada seorang kreditur Kaprawi, warga Kampung Kejaroan, Desa Rancasanggal Kecamatan Cinangka,  ia profesinya hanya pedagang keliling yang setiap harinya mengandalkan kendaran untuk berdagang ikan akan tetapi di tengah perjalanan motor yang di tumpanginya di ambil mata elang (MATEL) yang mengatasnamakan Debt Kolektor  PT Federal Internasional Finance di daerah Kecamatan Labuan,

Kendaraan motor (R2) milik Kaprawi merk, Revo warna, hitam dengan  nopol A 5009 WO telah di ambil oleh matel (mata elang) yang mengatasnamakan Debt colektor PT Fif.

"motor saya di ambil oleh dua orang badan besar ke halaman kantor FIF labuan, padahal motor masih ada bronjong yang didalamnya ikan, bronjongnya di turunkan, sehingga ikan saya banyak tidak terjual hingga busuk," sedihnya.

Akhirnya saya mencari Ojeg untuk membawa ikan ke rumah, gara-gara itu saya harus mengalami rugi sekitar 800 ribu rupiah,  lantaran Ikan banyak yang tidak terjual karena busuk (bonto). saat ini saya tidak bekerja hampir 10 hari lantaran motor saya telah di ambil oleh Debt Kolektor (matel)," Ujar Kaprawi saat didampingi Nur Hidayat sambil memperlihatkan Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) nama panariknya bernama Aprianto, sehingga membuat Kepala bidang Lembaga Perlindungan Konsumen angkat bicara,

M. Yaya Kepala bidang (Kabid ) Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) menyayangkan dengan tindakan oknum Karyawan PT FIF Cabang Labuan, karena perbuatan nya sudah tidak sesuai dengan aturan apalagi harus ada biaya titip BPKB ini sudah diluar aturan,  bahkan yang lebih miris ada karyawan yang bekerja di pinggir jalan yang mangaku sebagai Debt Colektor (Matel) yang mana mengaku telah bekerja sama dengan PT FIF tentu ini sudah membuat masyarakat resah,karena  dirampas hak haknnya sebagai seorang debitur (kriditur) serta merasa dipojokkan oleh Debt Colektor yang berlagak mirip mirip layaknya seorang anggota membuat masyarakat menjadi takut dan merasa diposisikan bersalah tanpa mau mendengarkan cerita dan sebab akibat tunggakan angsuran ketika melakukan pengambilan unit motor yang ia sebut bermasalah (lambat angsuran,red).

Lebih lanjut M, Yaya Kabid LPK mengatakan, tindakan yang dilakukan Staf Kantor PT Fif cabang labuan juga diduga telah melakukan pungutan liar dengan cara menerima uang milik konsumen tanpa tidak memberikan kwitansi tanda pembayaran titipan BPKB , ini sudah tidak benar dan tidak adil, masyarakat kecil diperlakukan seperti boneka, ditakut takuti atau diintimidasi dengan hal hal yang membuat mereka takut serta tertekan,

"Sudah selayaknya kami minta kepada Pihak Kepolisian RI khususnya Kapolda Banten agar bisa memerintahkan jajarannya agar bisa menindak tegas para Debt Colektor serta karyawan yang sudah mulai membuat resah warga masyarakat serta tidak mengindahkan norma-norma Hukum di negara ini, harus ada sangsi dan tindakan yang tegas dari pihak kepolisian,"tegasnya.***(hadi).