RAPAT PARIPURNA DPRD DEPOK TENTANG KUA & PPAS TAHUN 2019 DAN PROPEMPERDA 2018

DEPOK ,RADAR NUSANTARA  Dprd depok belum lama in  diruang sidang  menggelar  Rapat paripurna dalam rangka persetujuan DPRD Depok terh...

DEPOK ,RADAR NUSANTARA
 Dprd depok belum lama in  diruang sidang  menggelar  Rapat paripurna dalam rangka persetujuan DPRD Depok terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2019 dan persetujuan DPRD DEPOK tentang Perubahan atas  keputusan  Dprd Depok peraturan daerah (PROPEMPERDA) NO 15 tahun 2017  tentang penetapan  program pembentukan  peraturan daerah  tahun 2018.
Rapat dipimpin oleh ketua dprd depok Hendrik tangke allo dihadiri oleh para wakil ketua , anggota, dan wakil walikota beserta unsur Forkominda. Dalam sambutannya  ketua DPRD mengatakan  dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi DPRD sebagai badan anggaran, maka untuk  memenuhi ketentuan tersebut badan anggara DPRD Depok melaksanakan serangkaian pembahasan dan pendalaman atas materi rancangan KUA&PPAS APBD DEPOK T.A 2019 bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) ,dan perangkat daerah di lingkungan pemkot Depok
Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan umum APBD yang disingkat  KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan untuk periode satu tahun. KUA memiliki peran penting  dalam siklus penganggaran  pemerintah daerah karena fungsinya digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan APBD sebelumdisusunnya PPAS.KUA & PPAS  dimaksud disusun  berpedoman pada  rencana kerja pemerintah  yang tidak saja harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat. Ketaatan waktu , ketaatan hukum  dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan warga masyarakat harus menjadi bagian yang integral dan penting dalam proses pelaksanaan APBD  tahun anggaran 2019 mendatang serta mengingat juag bahwa tahun 2019 merupakan tahun pesta demokrasi.
Secara spesifik plafon anggaran yang nantinya akan ditetapkan menjadi rancangan APBD Depok  TA 2019 harus berdasarkan  beberapa hal penting yaitu  :a). Anggaran daerah kota Depok harus  bertumpu kepada kepentingan publik. b). Anggaran daerah harus  dikelola dengan hasil yang baik dan berbiaya rendah. c) anggaran daerah harus dapat memberikan  transparansi dan akuntabilitas  secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. d) anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran dan pendapatan..e). anggaran daerah  harus mampu menumbuhkan profesionalisme pada setiap perangkat daerah. Dengan berbagai pencermatan  dari hasil pembahasan  antara badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah,. Dengan demikian DPRD Depok dapat menyepakati  rancangan KUA  &PPAS APBD Depok  TA 2019 dengan berbagai  rekomondasi sebagai bagian yang tak terpisahkan .
Badan pembentukan peraturan daerah (BapemPerda)  DPRD Depok telah melaksanakan tugasnya dalam menyusun rancangan dimaksud,telah dilaksanakan pada bulan lalu bersama perangkat daerah terkait dan telah sepakat untuk penambahan 3 Raperda tahun  2018 sehingga menjadi  9, sebelumya telah ada 6 Raperda
Raperda pada program  pembentukan perda tahun 2018 adapun  3 tambahan perda dimaksud adalah: 1) Raperda  tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2013 berisikan tentang pemberdayaan dan pengembangan koperasi. 2) Raperda  kota Depok  tentang perubahan atas perda no 5  tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.3) Raperda depok tentang perubahan atas perda no 17 tahun 2011 tentang ijin gangguan dan retribusi ijin gangguan
Adapun yang menjadi catatan dan bahan masukan oleh Bapem Perda DPRD Depok terhadap 3 perda dimaksud, untuk raperda  tentang pemberdayaan dan pengembangan koperasi  diharapkan kedepan setelah  raperda ini diundangkan , maka segera dibuatkan peraturan walikotanya yang bertujuan untuk  memperjelas implementasi nya kepada masyarakat sehingga  pemahaman terhadap  koperasi  menjadi lebih jelas dan masyarakat Depok tertarik untuk masuk  anggota koperasi.
Untuk Raperda tentang penegelolaan sampah , bahwa kedepan  dengan adanya retribusi  sampah akan ditarik/dikenakan  dari masyarakat  maka perlu diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana dalam hal pengelolaan sampah yang lebih baik. Demikian pula soal retribusi sampah  yang akan  dikenakan tidak membebani masyarakat, dan penarikan retribusi sampah harus  ditunjang dengan keterlibatan berbagai pihak , dalam hal ini pemerintah daerah kota Depok  wajib menggandeng masyarakat dan  pihak swasta.
 Demikian pula denga raperda tentang pencabutan perda ijin gangguan  dan retribusi ijin gangguan  Raperda ini harus dsegara disahkan menjadi perda mengingat  telah terbit  surat edaran mebnteri dalam negri  no :500/3231/SJ tangal 19 july 2017 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah  kabup[aten / kota  diminta segera mencabut perda yang terkait dengan  ijin gangguan dan retribusi ijin gangguan  karena menghambat iklim investasi daerah, seiring hal itu  walikota depok juaga tewlah menerbitkan instruksi nomnor : 1 tahun 2018  tyentang penghentian retribusi dan  pelayana ijin gangguan. (HERDIAN)