Aksi Tapal Batas Dipaleleh Dinilai Keliru Dan Syarat kepentingan

BUOL-RN berdarakan rapat yang dipimpin wakil bupati buol H Abdullah Batalipu S.sos Msi bersama seluruh OPD dan sejumlah instansi pertik...

BUOL-RN berdarakan rapat yang dipimpin wakil bupati buol H Abdullah Batalipu S.sos Msi bersama seluruh OPD dan sejumlah instansi pertikal guna mebicarakan aksi damai terkait tapal batas kabupaten buol dan gorontalo yang direncakan pada tanggal 10 september 2018 

Aksi yang dilakukan tersebut  direncanakan untuk mendesak pemerintah pusat agar segera memberikan kepastian terkait tapal batas antar dua wilayah propinsi 

Masa aksi yang terdiri dari masing-masing desa sekecamatan paleleh yang dipimpin langsung oleh camat paleleh Nirwan Oli'i sebagai penanggung jawab aksi sekaligus menurunkan seluruh kepala desa dan aparatnya keseluruhan sekitar 300 orang

Sementara itu masa dari warga gorontalo sudah lebih dulu menguasai perbatasan saat itu sehingga masa aksi dari kecamatan paleleh dikonsentrasikan di desa molangato guna mengantisipasi terjadi gesekan antara dua kubu masa aksi

Sebelumnya permasalahan tapal batas tersebut sudah di bahas pada tangal 28 Februari 2018 telah berlangsung pertemuan Pemerintah propinsi Gorontalo dan Sulawesi tengah di Hotel A One Jakarta yang dimediasi oleh Kemendagri dengan membahas permohonan tapal batas untuk dilakukan peninjauan tapal Batas Gorontalo dan Sulteng dari tanggal 2 sampai 5 Mei 2018.Setelah Hasil verifikasi tersebut Akan dibahas kembali di Jakarta, pada tanggall 3 Mei 2018 akan tetapi kedua masyarakt dua propinsi saling mempertahankan tapal batas tersebut.

Masyaraka gorontalo berkeinginan tapal batas tetap berada pada posisi saat ini diatas bukit.akan tetapi masyarakat kabupaten buol berkeinginan tapal batas untuk dua wilayah adalah batas alam yaitu sungai.

Dalam pantauan media langsung dilapangan aksi tersebut tidak terlepas syarat dengan kepentingan antara dua kubu masa akasi dari pihak warga gorontalo juga terlihat sejumlah oknum yang memiliki kepentingan politik juga hadir ditengah-tengah masyarakat demikian juga sebaliknya dari masa aksi warga masyarakat kecamatan paleleh juga tidak luput dari oknum yang berkepentingan dalam politik.

Menanggapi hal tersebut salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan anggota DPRD buol Jhony Hatimuara sangat menyesalkan aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal tersebut wakil bupati buol yang menggunakan masyarakat untuk melakukan aksi diliai sangat keliru sebab menurut Jhony.persoalan tapal batas dua propinsi bukan hak kabupaten melaikan kewenangan pemerintah pusat

"sangat keliru jika pemerintah daerah melakukan aksi dengan memanfaatkan masyarakat dengan persoalan tapal batas.ini bukan kewenangan pemerintah kabupaten ini adalah kewenangan pemerintah pusat untuk menyelesaikan,jangan masyarakat dimanfaatkan hanya karena kepentingan politik, "kata Jhony,..rahmat