METRO – RN Akhirnya terungkap, pada pengesahan APBD-Perubahan Kota Metro Tahun Anggaran 2018 yang di sepakati antara Pemkot dengan leg...
METRO – RN Akhirnya terungkap, pada pengesahan APBD-Perubahan Kota Metro Tahun Anggaran 2018 yang di sepakati antara Pemkot dengan legislatif beberapa waktu lalu, tidak ditandatangani oleh Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional DPRD Kota Metro Alizar.
Bahkan Fraksi Kebangkitan Nasional beserta anggotanya juga tidak memberikan pandangan umum atas pengantar nota keuangan atas penyampaian Raperda tentang APBD-Perubahan 2018.
Sementara itu 5 Fraksi lain-nya telah menyampaikan pernyataan politiknya ditengah sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda dan di hadiri Walikota Metro A. Pairin, beberapa waktu lalu.
Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional Alizar membenarkan bahwa pihaknya tidak menyampaikan pandangan umum fraksi. Hal tersebut dikarenakan pihaknya menilai Raperda APBD-P 2018 tidak transparan mengenai item-item kegiatan ditubuh eksklusif Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terumasuk di Seketariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Metro itu sendiri.
“Jadi kenapa Fraksi kami tidak memberikan pandangan umum. Lantaran dalam pembahasan KUA -PPAS sebelumnya, saya sudah membuat Rekomendasi agar draf DPA (Daftar Pengunaan Anggaran) diberikan. Tapi nyatanya tidak diberikan juga, ini bentuk kekecewaan kami. Fungsi DPA itu kan hak mutlak semua anggota DPRD Kota Metro sebagai fungsi pengawasan dewan dan bentuk transparasi pengelolaan uang rakyat. Seharusnya tanpa diminta atau tidak diminta itu hak semua anggota Dewan untuk diberikan,”ungkapnya kepada Radar Nusantara, Senin (24/9/2018).
Lebih lanjut, kata Alizar setelah anggotanya tidak hadir. Akhirnya keluarlah teguran dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Metro. Memang diakui tidak ingin ada WO (Walk Out) dalam Paripurna tersebut.
“ Jadi kemarin itu seharusnya kita datang melakukan WO. Cuma kita menghargai Fraksi ini kan gabungan, ada yang setuju dan ada yang tidak untuk WO. Akhirnya kita berfikir dan berpendapat, kami persilahkan mau datang atau tidak dalam sidang Paripurna pengesahan 6 Raperda APBD-P Kota Metro 2018,”terangnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Metro menyatakan kekecewaanya terhadap birokrasi yang terus menerus menjadi polemik di tubuh wakil rakyat dengan Sekwan DPRD tersebut.
“Intinya fraksi Kebangkitan Nasional tidak memberikan pandangan Fraksinya, dan terutama tidak ikut Paripurna penerimaan Raperda KUA-PPAS dan tidak ikut Paripurna Pandangan Fraksi, dan semuanya tidak hadir Paripurna Pandangan Fraksi. Ini adalah bentuk kekecewaan kami, karna pandangan Fraksi tidak pernah diberikan DPA, dan ini sudah terjadi sudah 4 tahun belum pernah saya diberikan DPA yang itu hak saya sekaku anggota Dewan, dan di Rekomendasi LKPJ pun di sebutkan agar diberikan DPA kesemua Dewan,”bebernya.
Politisi dari Partai NasDem ini juga kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengikuti rapat Paripurna , banyak sebab termasuk KUA-PPAS juga tidak dilakukan pembahasan lebih rinci. Bahkan yang dibahas itu hanya bentuk glondongan saja.
“Yang disepakati bersama dengan Badan Aggara DPRD Kota Metro itu hanya hasil dari ekspose eksekutif, tidak dilakukan pembedahan satu per satu pagu anggaran yang ada di dalam draf KUA-PPAS. Lihat saja banyak hal (temuan), kami anggap itu nanti banyak bermasalah dengan hukum, terutama proyek fisik, dan pengadaan barang dan jasa,”pungkasnya.
Diberitaka sebelumnya, DPRD Kota Metro kembali menggelar Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penyampaian 6 Raperda dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, serta Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi, yang berlangsung di Ruang Sidang setempat, Rabu (12/09/2018).
Walikota Metro A. Pairin menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi-fraksi yang diawali dengan jawaban terhadap Fraksi Gerindra, bahwa pada Perubahan Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBD Kota Metro (diluar kuota PBI) untuk sebanyak 14.102 Jiwa. Mengenai kuota CPNS yang dibutuhkan Pemerintah Kota Metro untuk sementara masih menunggu kepastian dari Pusat, terkait usulan formasi yang telah disampaikan terdiri dari Tenaga Pendidikan sebanyak 154 Orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 70 Orang, Tenaga Tekhnis sebanyak 29 Orang, dan K2 Pendidikan sebanyak 3 Orang.
Untuk Rumah Ibadah yang merupakan kegiatan dari Dinas Sosial telah mendapat bantuan pada Anggaran Murni tahun 2018 sebanyak 81 Rumah Ibadah, dan pada Perubahan ini mendapat tambahan sebanyak 33 Rumah Ibadah. Terkait RSUD AY kini telah memiliki 12 unit Mesin Cuci Darah dan akan kembali ditambah sebanyak 3 unit. Untuk jumlah koleksi buku Perpustakaan sampai tahun 2018 sebanyak 52.745 eksemplar dengan 16.389 judul. Adapun jumlah Peraturan Walikota Metro tentang pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah diterbitkan sebanyak 59 Peraturan sejak tahun 2010 – 2018.
Jawaban terhadap Pandangan Fraksi Golongan Karya (Golkar) terkait pembangunan dan pemeliharaan Drainase menjadi salah satu prioritas pembangunan Infrastruktur, dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Mengenai penambahan Lampu Jalan telah dilakukan koordinasi dengan PLN sehingga jumlah titik lampu yang ditargetkan tercapai. Terhadap insentif bagi RT dan RW serta Kader Posyandu telah dianggarkan penambahan besaran insentif untuk 3 bulan terakhir di tahun 2018, diharapkan tangan-tangan yang bersentuhan dengan Masyarakat dalam memberikan pelayanan bisa berjalan maksimal.
Kemudian jawaban terhadap Pandangan Fraksi PKS terkait pembangunan MCC akan terus dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaannya agar hasilnya sesuai dengan target, dan terkait papan proyek akan dipasang untuk diberitahukan kepada Masyarakat sehingga diketahui seberapa jauh pelaksanaannya.
Selanjutnya jawaban terhadap Fraksi PDIP bahwa jalan lingkungan akan menjadi perhatian lebih lanjut agar pembangunannya tidak sembarangan dan berjalan maksimal. Mengenai lahan parkir akan ada perbaikan Database lahan parkir, potensi dan sarana yang kemudian ditetapkan sebagai lahan parkir baru. Pemberian reward juga akan diupayakan bagi Siswa berprestasi dan Guru Pendamping yang telah dianggarkan pada OPD terkait, baik yang berprestasi di bidang Akademik, Seni maupun Olahraga. Program yang berhubungan dengan kebutuhan Sanitasi Masyarakat juga telah dianggarkan dalam APBD.
Jawaban terhadap Fraksi PAN terkait PAD, dimana Pemerintah akan terus melakukan perbaikan regulasi, sistem pendapatan Daerah, serta peningkatan kepatuhan dan pelayanan kepada Wajib Pajak. Mengenai program E- Parking telah teranggarkan pada APBD Murni 2018 dan sedang dalam proses lelang ULP.
Sementara jawaban Walikota Metro terhadap 6 Raperda yakni, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kota Metro No. 04 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kota Metro No. 05 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Kota Metro No. 04 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Kota Metro No. 02 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Metro No. 05 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Mengenai Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa ketentuan pengelolaan barang milik Daerah Pemerintah Kota Metro berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Langkah pembentukan Perda tersebut harus menjadi panduan hukum dalam mengelola barang milik Daerah, sekaligus memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai pengelolaannya yang tentunya juga melibatkan Masyarakat untuk berperan mengamankan barang milik Daerah.
Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kota Metro No. 04 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bisa dijelaskan dengan mendasar pada amanat Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana Pemerintah Kota Metro telah menetapkan Perda Kota Metro No. 04 tahun 2014 tentang KTR. Penetapan KTR merupakan upaya untuk melindungi Masyarakat yang tidak merokok dari asap rokok dari perokok aktif, inipun upaya untuk mendorong pengurangan atau penghentian aktivitas merokok perokok aktif. Perda juga diharapkan bisa memunculkan rasa menghormati hak seseorang atas kesehatannya dari tingkah para perokok aktif yang merokok sembarangan tempat dimanapun berada.
Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kota Metro No. 05 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, bahwa perubahan didasari pada pelaksanaan tarif retribusi izin trayek yang besaran dan jangka waktunya perlu direvisi ulang sehingga bisa sesuai dengan ketentuan.
Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Kota Metro No. 04 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, bahwa retribusi tersebut salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah. Karenanya perubahan serta penambahan jenis objek retribusi seperti produksi dan rekreasi serta pariwisata dan olahraga yang dikelola Pemerintah, berimplikasi terhadap perubahan potensi pendapatan Daerah.
Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Kota Metro No. 02 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, bahwa Perda tersebut telah mengalami perubahan yang keempat kalinya karena terkait dengan substansi perubahan yang ada pada Raperda yakni Pasal 22 tentang objek reklame. Perda tersebut nantinya diharapkan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional dan terkontrol, sehingga bisa meningkatkan PAD dari sektor pajak Daerah.
Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Metro No. 05 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional. Perubahan ini untuk penataan dan penertiban dokumen administrasi kependudukan secara profesional, memenuhi standar teknologi informasi dan tidak diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan prima.
Kemudian terkait Nota Keuangan Atas Raperda APBD Perubahan Kota Metro tahun 2018, bahwa penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Perda No. 11 tahun 2017 tentang APBD tahun 2018, serta Perda No. 15 tahun 2018 tentang RPJMD Kota Metro tahun 2018-2021.
Dalam APBD Perubahan 2018 target pendapatan Daerah sebesar Rp. 869.734.066.028 atau mengalami kenaikan 0,2% atau sebesar Rp. 1.700.434.613, yaitu sebesar Rp. 868.033.631.415. Dengan bersumber dari PAD sebesar Rp. 3.886.513.514, Dana Perimbangan yang dilakukan penyesuaian kenaikan alokasi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.300.000.000, dan dari Pos-pos lain pendapatan Daerah yang sah yang tidak mengalami perubahan.
Dari sisi belanja Daerah, tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Metro tahun 2018-2021. Tahun 2019 akan dilakukan percepatan perwujudan Visi dan Misi Kota Metro dengan pos belanja dianggarkan untuk beberapa prioritas diantaranya peningkatan kualitas infrastruktur, perencanaan pembangunan fisik, peningkatan sarana dan prasarana sekolah jenjang Pendidikan Dasar, peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat miskin melalui JKN, peningkatan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kemitraan dengan Media Cetak dan Elektronik, peningkatan kualitas SDM aparatur melalui Diklat Pim, peningkatan kualitas rumah ibadah, peningkatan insentif RT dan RW, serta peningkatan kinerja organisasi melalui anggaran rutin OPD.
Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian Daerah, maka pada APBD Perubahan tahun 2018 Pemerintah Kota Metro akan mengalokasikan angaran belanja sebesar Rp. 974.617.117.775 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 79.326.758.377. Alokasi belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.341.282.378 atau sebesar 1,4%, dengan total belanja tidak langsung menjadi sebesar Rp. 377.468.627.608, dan belanja langsung sebesar Rp. 597.148.490.167 atau meningkat sebesar Rp. 73.985.475.999. Komposisi belanja langsung adalah sebesar 61,3% terhadap total belanja dan belanja tidak langsung sebesar 38,7%.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Metro tahun 2018 mengalami defisit sebesar Rp 77,576 miliar lebih.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Metro Nuraida, pada Rapat Paripurna Pengesahan APBD-P tahun 2018, di Gedung DPRD setempat, Senin (17/9/2018).
Menurut dia, struktur APBD-P Kota Metro tahun 2018 mengalami defisit sebesar Rp 77.576.323.764, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 27.256.727.983 menjadi Rp 104.833.051.747 atau 284,6 persen.
“Defisit tersebut dipengaruhi oleh anggaran pendapatan dan belanja Kota Metro. Pada anggaran pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.700.434.613 dari anggaran awal sebesar Rp. 868.033.631.415 menjadi Rp. 869.734.066.028 atau sebesar 0,2 persen,” kata Nuraida.
Secara rinci, ia menyebutkan PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 3.866.513.514 dari anggaran awal sebesar Rp 136.386.374.028 menjadi Rp 140.252.887.542 atau sebesar 2,8 persen.
Sedangkan pada dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.166.078.901 dari anggaran awal sebesar Rp 637.045.109.000 atau sebesar 0,3 persen.
“Belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalai kenaikan sebesar Rp. 79.276.758.377 dari anggaran semula sebesar Rp. 895.290.359.398 menjadi Rp 974.567.117.775 atau sebesar 8,9 persen.
Politisi Partai Gerindra juga merinci bahwa, belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar Rp 5.341.282.378 dari anggaran Rp. 372.127.345.230 menjadi Rp. 377.468.627.608 atau sebesar 1,4 persen. Dan belanja langsung mengalami kenaikan sebesar Rp. 73.935.4759.999 dari anggaran semula sebesar Rp. 523.163.014.168 menjadi Rp. 597.098.490 atau sebesar 14,1 persen,”jelasnya.
Namun, defisit tersebut dapat tertutupi oleh sektor pembiayaan. Anggaran pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp 77.576.323.763 dari anggaran semula sebesar Rp.27.256.727.983 menjadi Rp 104.833.051.746 atau 284,6 persen.
“Anggaran pembiayaan ini berasal dari Silpa yang mengalami kenaikan sebesar Rp 77.576.323.763 dari anggaran sebelumnya Rp 28.756.727.983 menjadi Rp 106.333.051.746 atau sebesar 269,8 persen,”bebernya.
Pada bagian lain, Banggar DPRD Kota Metro, juga memberikan saran yakni pada sisi pendapatan OPD terkait harus menetapkan dan memutakhirkan database sumber-sumber pendapatan yang ada.
"Jadi target yang sudah ditetapkan dapat dicapai. Kemudian, pada sisi belanja mengingat singkatnya waktu implementasi program atau kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dalam hal perencanaan, kedisiplinan pengerjaan dan pengawasan,"pungkasnya.
Ketok palu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018, nampaknya masih alot. Pasalnya, DPRD menilai Pemkot Metro tidak transparan soal sejumlah proyek yang ada di tubuh sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan terkesan akan terjadinya dugaan tumpang tindih antara proyek ABPD murni dengan APBD-P yang akan disahkan dalam waktu dekat ini.
“Kami meminta rincian pekerjaan yang dikerjakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). Ya contohnya lapangan Ganjaragung yang semula tidak memenuhi syarat untuk lapangan, sekarang di bangun untuk lapangan, sumber dananya dari mana ? , sementara masyarakat Ganjaragung, Ganjarasri, dan warga Mulyojati meminta dibangung Sekolah Menengah Pertama (SMP),”ungkap Fraksi Gerindra H. Ariyanto, SH saat menyampaiakan Pandangan umum fraksi partai Gerindra DPRD Kota Metro atas pengantar nota keuangan atas penyampaian rencana peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2018, di Gedung DPRD Kota Metro, Rabu (12/9/2018).
Lebih lanjut, Ariyanto menegaskan bahwa OPD harus transparasi dalam pengunaan angaran yang bersumber dari uang rakyat, baik APBD maupun DAK Pemerintah Pusat.
“Kami meminta rincian menyeluruh proyek-proyek Disporpar Kota Metro, Dinas Pendidikan, Kesehatan, RSU.A Yani, Dinas Sosial, BKPSDM terkait formasi CPNSD 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, Bagian Kesrag terkait bantuan rumah ibadah termasuk besaran baiaya Safari Ramadhan, Dinas Pertanian, termasuk Dinas PUTR, baik penunjukan langsung (PL) maupun lewat tender, karna hampir semua tidak ada plang nama kegiatan proyek dan siapa yang mengerjakannya. Karna akan kita bahas antar lintas fraksi sebelum ketok palu ABPD-P 2018 pekan depan,”pungkasnya. (Ferdy)
COMMENTS