Galian C Ilegal di Kapuas Hulu "Diduga" Marak

Kapuas Hulu - RN . Saat ini bermunculan isu yang berkembang bahwa di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, diduga marak gali...

Kapuas Hulu - RN. Saat ini bermunculan isu yang berkembang bahwa di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, diduga marak galian C yang digunakan untuk pengerjaan Proyek Tahun Anggaran 2018.

"NCW Investigator Kalimantan Barat Menduga Adanya Quarri dan Tambang Galian C di Kecamatan Mentebah, Kapuas Hulu Tanpa Nemiliki Izin,"kata Ibrahim, kepada Korwil Kalbar www.radarnusantara.com, melalui whatsappx.

Menurut Ibrahim, Investigasi Tim NCW Kalbar dan NCW Kapuas Hulu ke TKP pada tgl 10 Agustus 2019 benar ada menemukan pengerjaan Quarry di Lubuk Tapang dan Tambang Galian C di duga tanpa memiliki izin diakui Hr alias Ap si pemilik usaha Quarry dan Galian C saat dikonfirmasi NCW Investigator Kalbar di Sekretariat NCW Investigator Kapuas Hulu di Putussibau tgl 10/08/2018 sekitar jam 14.30 Wib.

Ada indikasi Material Proyek Pelebaran Ruas Jalan Nanga Semangut - Putusdibau APBN 2018 senilai sekitar Rp. 45 Miliyar gunakan Material dari Quarry dan Galian C tanpa izin termasuk Mining Loundry..??? Hr alias Ap juga menjelaskan, bahwa terlalu sulit untuk mengurus izin Quarry dan Galian C di Dinas ESDM Prov. Kalbar. Namun izin sudah diurus tapi sampai hari ini tidak tuntas.

Lanjut Ibrahim, NCW Investigator Kalimantan Barat sudah melapirkan Quarry dan Galian C Ilegal tersebut kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalbar, Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III, Kepala Kejati Kalbar dan Kapolda Kalbar pada Tgl 27 Agustus 2019, Nomor : 073/LAPSUS/NCW-KB/VIII/2018, Perihal : QUARRY DI LUBUK TAPANG DAN TAMBANG GALIAN C DI DESA KEPALA GURUNG, KECAMATAN MENTEBAH, KABUPATEN KAPUAS HULU, DIDUGA TANPA MEMILIKI IZIN,"jelasnya.

Terkait persoalan tersebut, NCW Investigator Kalbar meminta kepada para Pihak yang berkompeten di Kalbar segera melakukan tindakan terhadap pelaku Qusrry da  Tambang Galian C tersebut karena melanggar Undang - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Miberba, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,"terang Ketua NCW Kalbar.

Jika Quarry dan Tambang Galian C tersebut tidak segera ditindak, diduga terjadinya Mining Loundry dan secara pasti merugikan Quarry dan Tambang Galin C yang sudah memiliki izin. Jika Proyek Pelebaran Ruas Jalan Nanga Semangut - Putussibau APBN Tahun Anggaran 2018 senilai  sekitar Rp. 45 Meliyar jika gunakan Material Ilegal dari Quarry di Lubuk Tapang dan Tambang Galian C di Desa Kepala Gurung tanpa izin, akan ada indikasi terjadinya Penggelapan Pajak,"tandas NCW Kalbar.

Material proyek pelebaran ruas jalan dimaksud karena Quarry dan Tambang Galian C tersebut tidak jauh dari proyek pelebaran jalan tersebut dan proyek pelebaran jalan tersebut dikerjakan oleh si pemilik Quarry dan Tambang Galian C (Hr alias Ap). Laporan NCW Investigator Kalbar ditembuskan juga sebagai laporan kepada : Presiden RI, KPK, Kapolri, Menteri ESDM RI, Menkoekuin RI, Kepala Kejaksaan Agung RI, Menteri PUPR RI, Ketua Dewan Executive NCW Pusat. Kita tunggu hasilnya, "pungkasnya.

Namun hingga berita ini dilansir, diduga pihak - pihat terkait dan terlibat belum bisa dikonfirmasi. Hingga saat ini diduga banyak pekerjaan proyek yang menggunakan material ilegal.(Santo).