Jabatan Kadis di Kab jepara seharga 700 juta

                                Jepara-RN        Diduga proses lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah melangg...

                               

Jepara-RN

       Diduga proses lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah melanggar regulasi Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN) dan juga terindikasi terjadinya penyuapan atau gratifikasi.

       Lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memang telah selesai dilaksanakan akan tetapi terpilihnya saudari Mudrikatun,S.SIT,S.KM,MMKes,M.H menjadi pemenang dalam lelang jabatan, diduga terjadi karena adanya nuansa gratifikasi.

       Menurut beberapa narasumber yang ditemui Tim Radar Nusantara dilapangan dari salah satu loyer bahwa saudari Mudrikatun,S.SIT,S.KM,MMkes,MH telah mengeluarkan dana untuk memperoleh jabatan menjadi Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten Jepara sebesar tujuh ratus juta rupiah dengan rincian lima ratus juta rupiah sebelum dilantik dan dua ratus juta rupiah disetorkan setelah dilantik, jadi wajar kalau saudari Mudrikatun,S.SIT,S.KM,MMKes,M.H segara dilantik oleh saudara K.H Ahmad Marzuqi,SE (Bupati Kabupaten Jepara) dan bila mana saudari Mudrikatun,S.SIT,S.KM,MMKes,M.H tidak dilantik maka beliau menuntut akan membeberkan dan meminta kembali uang yang sudah disetorkannya ke salah satu Oknum Pegawai Rumah Sakit Umum RA Kartini.Dan juga berdasarkan keterangan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Jepara Membangun (LSM) mengatakan bahwa saudari Mudrikatun,S.SIT,S.KM,MMKes,M.H ternyata belum mendapat rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah namun ternyata sudah dilantik oleh saudara K.H Ahmad Marzuqi,SE (Bupati Kabupaten Jepara). Maka dari itu para peserta yang ikut lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara selain saudari Mudrikatun,S.SIT,S.KM,MMKes,MH meminta supaya dilakukan sistem ulang uji kompetensi lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan tersebut.Apakah sudah menjadi tradisi diKabupaten Jepara kalau jabatan itu bisa dengan mudah didapat orang-orang yang berduit tanpa harus melalui seleksi uji kelayakan yang benar.

         Dari keterangan salah satu narasumber lain yang tidak mau disebutkan namanya kepada Tim Radar Nusantara mengatakan semenjak saudari Mudrikatun,S.SIT,S.KM,MMKes,M.H menjabat sebagai Kepala Kesehatan diKabupaten Jepara banyak perubahan tentang masalah keuangan contoh seperti hal uang anggaran untuk kegiatan kerja yang diluar kantor, seperti kegiatan kunjungan kerja diluar kota maupun didalam kota anggaran selalu dipotong sebesar (15%) per orang yang mengikuti kegiatan kunjungan kerja.Dan ada pula yang mengatakan bahwa saudari Mudrikatun,S.SIT,S.KM,MMKes,M.H melakukan bisnis jual beli pampers disetiap Puskesmas di Kabupaten Jepara dengan harga yang tidak semestinya dari harga pasaran (lebih mahal) dan para pasien Puskesmas yang membutuhkan pampers diwajibkan untuk membeli pampers di Puskesmas tersebut. Kepada aparat penagak hukum kepolisian, kejaksaan maupun dari KPK agar mengusut tuntas khasus ini supaya menjadi terang benerang, maka jangan sampai terulang kembali kejadian serupa seperti yang terjadi dilelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara .(bareta)