Jangan Rampas Kemerdekaan Seseorang

Pandeglang,RN Pasien ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) yang pasung di duga tak memiliki identitas seperti KTP, KK, Kartu JKN/KIS adalah, ...

Pandeglang,RN
Pasien ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) yang pasung di duga tak memiliki identitas seperti KTP, KK, Kartu JKN/KIS adalah, Castam Bin Kayim (16th),  warga Kampung Apolo RT 04 RW 03 Desa Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang  Provinsi Banten, dia disebut  menderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) hingga berita ini diturunkan tetap masih tetap di pasung dekat kandang ayam belakang rumah milik orang tuanya.

Kasus pemasungan terhadap Castam Bin Kayim, membuat hampir orang semua turut prihatin dan menyesalkan, Salah satunya adalah Praktisi Hukum jebolan Universitas Mathla'ul Anwar Banten, hingga angkat bicara, Misbakhul Munir,SH.MH, mengatakan,  "Janganlah seseorang harus dipasung apapun itu alasannya, semua dinegara ini telah dikeluarkan aturan aturannya, pemasungan merupakan suatu tindakan yang merampas kemerdekaan seseorang, " ungkapnya, Sabtu (15/09/18).

"Tindakan itu yang salah orangtuanya / yang melakukan pemasungan sebaiknya diberikan pengarahan oleh pihak Dinsos Kabupaten Pandeglang  atau Aparat Desa dan Kecamatan terlebih dahulu, mungkin karena latar belakang pendidikan  dari keluarga yang dipasung masih rendah sehingga terjadi pemasungan di jaman sekarang, " jelas Misbakhul Munir.

Lanjut Praktisi Hukum, " Bahkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15, tertanggal 11 November 1977 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan perawatan penderita di Rumah Sakit Jiwa, " paparnya.

"Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 149 menjelaskan bahwa penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau kemanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat," tambah Misbakhul Munir, SH.MH.

"Menurut pasal 33 KUHP, pelanggarnya diancam hukuman maksimum delapan tahun (perampasan kemerdekaan), sembilan tahun (jika mengakibatkan luka), dan 12 tahun penjara (jika mengakibatkan mati). Negara bertanggung jawab menangani ketergangguan jiwa warganya.
Semoga pemerintah cepat tanggap dalam permasalahan ini dan segera melepaskan anak tersebut dari perampasan  kemerdekaan yang ia miliki sejak lahir," Ujar  Misbakhul Munir, SH.MH kepada awak.media radarnusantara.com disela- sela penandatanganan perkara masyarakat yang tidak mampu di Polres Pandeglang.
( Iwan krc).