Ratusan Wartwan Kawal Sidang Lanjutan UU ITE Yang Dituduhkan Bupati Bengkalis Terhadap Jurnalis”

RN- Pekanbaru, Riau. Sidang Lanjutan dugaan pelangaran UU ITE yang di tuduhkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin” terhadap  Sdr Toro Pimp...

RN- Pekanbaru, Riau. Sidang Lanjutan dugaan pelangaran UU ITE yang di tuduhkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin” terhadap  Sdr Toro Pimpinan Redaksi Harianbrantas.co.Id.akan di gelar di Pengadilan Negeri ( PN ) Pekanbaru Kamis ( 20/09/18.) Sidang lanjutan ini agendanya mendengarkan keterangan saksi pelapor Bupati Bengkalis Amril Mukminin” dan keterangan saksi pelapor beserta bukti dari Jaksa Penuntut Umum  ( JPU )  ratusan Wartawan yang tergabung dari beberapa organisai yang ada di Riau akan mengawal.  

Perkara dugaan pelangaran UU ITE yang dituduhka kepada saya kata Toro sudah di Mediasi  pada Hari  Selasa 29 Agustus 2017, di Jakarta didalam Gedung Pers, hasil dari mediasi tersebut, Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi, PPR menyatakan bahwa teradu ( Toro Red) membuat permohonan Maaf, setelah menerima hak jawab dari pelapor ( Bupati Bengkalis ) Dewan Pers juga merekomendasikan agar pengadu  Bupati Bengkalis  mengajukan hak jawab kepada Media Harianbrantas selama  7 hari setelah PPR di terima pengadu.( Bupati Begkalis ) 

Kemudian kata Toro” Dewan Pers memintanya melaksanakan PPR yang di telah di  keluarkan Dewan Pers secara tertulis , agar pengadu tidak menempuh jalur hukum.tepatnya  08 Oktober 2017. Media Harianbrantas memuat permohonan Ma’af terhadap Bupati Bengkalis, Namun sayangnya Bupati Bengkalis sampai saat ini belum juga melaksanakan apa yang telah di rekomendasikan oleh Dewan Pers, yaitu  hak jawab,terkesan bupati begkalis  melecehkan rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pers. 

Perkara yang di tuduhkan Bupati bengkalis, yaitu pelangaran  UUD ITE kepada Toro sebagai Pimred Harianbrantas menunjukkan betapa buruknya supremasi hukum di negeri ini, seorang jurnalis dipaksa mengikuti proses hukum pidana hanya karena menulis berita dugaan Korupsi sang Bupati. Padahal Fakta persidangan Tipikor di pengdilan Negeri pekan baru Amril Mukminin masa itu angota DPRD Kab Bengkalis di sebut terlibat dugaan  korupsi Dana Bansos Thn  2012.di Kab Bengkalis. 

 fenomena ini sangat menciderai penegakkan hukum di Indonesia, karena sejatinya, seorang jurnalis tidak bisa dijerat oleh KUHP, seorang jurnalis memiliki payung hukum didalam melaksanakan tugasnya. UU pers No:40 Th 1999, seharusnya dijadikan landasan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia didalam delik pers.

Kejangalan-demi kejangalan didalam perkara ini makin jelas, pasalnya oknum penyidik Polda Riau  pada Tgl 12-Maret 2018,menyebutkan” bahwa perpanjangan MoU antara Kapolri dan Dewan Pers tidak ada. 

Sementara itu Wakapolri sudah menegaskan,  bahwa  ”wartawan tidak bisa dipidana karena menulis berita”.Namun realitanya, para penegak hukum masih memandang sebelah mata terhadap UU Pers tersebut, bukti riil dimana kriminalisasi pers terus terjadi.seperti yang dialami Jurnalis di Pknbaru Riau “Toro” Pemred Harianbrantas co.id: ( Tim RN )

.