Sindir Kontraktor Nakal, Temuan BPK Rp4 M Belum Dikembalikan

METRO – RN Pemerintah Kota Metro (Pemkot) nampakanya harus cermat dan selektif memilih Perusahaan rekanan kontruksi (Kontraktor) yang m...

METRO – RN Pemerintah Kota Metro (Pemkot) nampakanya harus cermat dan selektif memilih Perusahaan rekanan kontruksi (Kontraktor) yang mengerjakan proyek pembangunan di Bumi Sai Wawai. Pasalnya, hingga saat ini temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4 Miliar uang Negara didalamnya hasil kelebihan pembayaran jasa konsultan dan pengerjaan proyek pembangunan belum dikembalikan.

Dikonfirmasi Radar Nusantara, Inspektorat selaku Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Kota Metro Jihad Helmi membenarkan hal tersebut. Ia mengaku temuan itu paling banyak berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPTUR), terutama pekerjaan fisik pembangunan insfrastuktur jalan pada TA 2017.

“Jadi persoalan ini, sudah kita sikapi dengan melakukan pemanggilan yang bersangkutan, baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku penggungjawab dan Perusahaan (Kontraktor). Tapi hingga September 2018 ini temuan tersebut belum dikembalikan ke Negara,”ungkapnya, usai peresmian Klinik Konsultasi APIP, di Gedung Ispektorat Kota Metro, Kamis (20/9/2018).

Sebagai penegas, Jihad meyakini bahwa kontraktor wajib mengembalikan uang kelebihan tersebut. Sebelum kasus ini di seret ke meja hijau.

“Untuk tahapannya BPK sudah memberikan waktu 60 hari setelah adanya temuan itu, lalu APIP ambil alih dengan melakukan pemeriksaan yang bersangkutan agar dilakukan pengembalian. Kemudian kalau tidak ada niat baik dari para kontraktor  dengan waktu berjalan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Inspektorat Kota Metro akan ambil langkah hukum,”katanya.

Disinggung soal nama-nama perusahaan (Kontrakor) yang harus men gembalikan uang Negara itu, Jihad enggan membebekan satu persatu. Tetapi berdasakan arahan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sanksi bagi mereka adalah selama 2 tahun tidak b oleh mengikuti proses kegiatan lelang yang ada di Kota Metro.

“Ya jelas ada lah, kita sudah tegur Dinas PU dan Tata Ruang agar blacklist kontraktor tersebut, sebelum mereka mengembalikan temuan BPK tersebut. Tapi nyatanya tidak diblacklist juga sampai TA.2018, bahkan mereka masih mendapat proyek,”jelasnya.

Sementara itu menanggapi soal temuan LHP BPK, Wakil Walikota Metro Djohan menyikapi dengan dingin. Menurut dia,  persoalan kelebihan pembayaran paling banyak terutama pemborong proyek jalan.

“Contohnya pada hitungan 100 persen, semua sudah memeriksa ok 100 persen. Tapi kalau melakukan pemeriksaan 2 bulan kemudian, kualitas aspal jalan itu semakin tipis.  Jangan salah ada kepadatanya, jadi waktu BPK memeriksa itu dikawal tunjukin. Memang rata-rata ada kontraktor nakal,”sindirnya.

Lebih lanjut, Djohan berharap dengan adanya klinik konsultasi APIP Kota Metro bisa memberikan ruang atau media bagi OPD mendapatkan saran dan bahan pertimbangan, dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Sementara, Perwakilan Plh BPK Lampung Rita menyambut baik langkah Pemkot Metro memiliki klinik konsultasi APIP, dalam hal tentu rincian item-item kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tapi tidak semua di konsultasikan A-Z ya.  Jadi mugkin ada hal-hal yang harus di konsultasikan seperti adanya permasalahan bila kegiatan terebut dijalankan. Saya berharap dengan adanya klinik konsultasi APIP ini OPD lebih cerdas dan tidak ada lagi temuan LHP BPK. Artinya ya bisa meminimalisir-lah,”pungkasnya. (Ferdy)