KAPOLDA diminta periksa desa tamasaju...DD "dimanipulasi"

RN - takalar .dari sekian banyak dana yang dikucurkan pemerintah pusat kedaerah termasuk dana desa(DD)yang diperuntukkan bagi kesejahtera...

RN - takalar.dari sekian banyak dana yang dikucurkan pemerintah pusat kedaerah termasuk dana desa(DD)yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat
Miris dan sangat disesalkan yang mendapat bantuan dana miliaran rupiah bukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat,tapi selain"bupati","kepala desa" pun tak mau ketinggalan ikut serta "manipulasi". seperti hal nya desa tamasaju,kec.galesong Utara,kab.takalar.DRAINASE atau saluran air tersebut adalah proyek PUPR th2015,karena agar dana bisa diambil sebagian maka"dimanipulasi lah"dianggarkan kembali di tahun 2017..."di dana desa".
Kepada TP4D.yg terdiri dari inspektorat,polisi,dan kejaksaan tidak pernah menyentuh kasus tersebut...."apakah ini ATM???".terkait masalah tersebut YBH MIM(yayasan bantuan hukum mitra Indonesia mandiri")melalui ketua Hadi Soetrisno angkat bicara"kami minta pihak Polda Sulawesi Selatan untuk memeriksa desa tamasaju,terkait penyalahgunaan dana desa yang sudah tiga tahun dikucurkan"ujarnya.
Kepala desa tamasaju yang dihubungi melalui no.ponsel 0852443109** oleh awak media ini,dengan maksud untuk mengklarifikasi cek and ricek...namun kepala desa "menipu"wartawan.
Terjadi pada pukul 2,30 WIT.didepan kantor desa tamasaju....wart...."pak desa dimana posisi?.pak desa....saya dikantor desa...wart...oh ya saya lagi didepan kantor desa!!.pak desa...."silahkan masuk"kata kepala desa via ponselnya.tapi ternyata kepala desa hanya "menipu"wartawan,yang ada hanya salah satu staf desa yang lagi bersiap siap hendak pulang,karena sudah jam pulang kantor,sampai staf desa menutup pintu kantor desa pun kepala desa tamasaju tidak nongol batang hidungnya atau terlihat dikantor.
Bukan hanya itu saja,papan transparansi dana desa/baliho tidak ada didesa selain disinyalir banyak sekali "penyimpangan pengelolaan keuangan desa"desa tamasaju telah melanggar instruksi kemendes(kementrian desa)melalui permendes no19 th2017.juknis prioritas dana desa th.2018 pasal 4 ayat (5) yg berbunyi:prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yg dimaksud pada ayat(1)wajib di publikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa diruang publik yg dapat diakses masyarakat desa'.serta melanggar peraturan menteri dalam negeri (Permendagri)no.20 th2018,tentang pengelolaan keuangan desa.pasal 2 ayat 1 yg berbunyi:keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas transparansi,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.kepada aparat penegak hukum diminta tidak menutup mata atas "pelanggaran2 pengelolaan keuangan desa"minimal memeriksa dan memberikan teguran keras agar hal2 seperti  ini tidak terjadi lagi....Rosna/m.syahid