KOPRI PMII Metro Bedah Isu TKA & Hutang Luar Negeri

LAMPUNG, Metro - RN KORPS PMII Puteri (Kopri) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Metro menggelar Fokus Gr...

LAMPUNG, Metro - RN

KORPS PMII Puteri (Kopri) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Metro menggelar Fokus Group Discussion Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang TKA dan Hutang Luar Negeri. Kegiatan tersebut berlangsung di Meeting Room Oemar Bakery, Jl. Suekarno Hatta 16C Mulyojati Metro Barat Kota Metro Lampung, Selasa (23/10/2018).

Ketua Kopri Cabang PMII Metro Mouizotul Hasanah mengatakan bahwa diskusi ini mengupas tentang Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Hutang Luar Negeri sebagai wujud dukungan ekonomi Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kala di Provinsi Lampung.

"Saya mendukung, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Contohnya dalam peraturan ini lebih diperketat lagi pengamanan dan pengawasan TKA (Tenaga Kerja Asing) di Indonesia.  Dan saya rasa pemerintah memang harus melakukan itu agar bisa mendeteksi bagi pekerja asing legal ataupun ilegal yang berada di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan pemerintah juga harus memberikan saksi yang tegas bagi pekerja asing ilegal yang ada di Indonesia,"ungkapnya kepada Radar Nusantara.

Alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Institut Agama Islam (IAIN) Metro Lampung kembali menegaskan bahwa masyarakat khususnya generasi milenial jangan hanya melihat isu-isu yang berkembang saat ini tanpa mengetahui sumber kebenaran nya.

“Ya apalagi melihat dari satu sudut pandang saja atau satu referensi saja, karna kita tidak pernah mengetahui ke akuratan informasi yang telah tersebar luas. Jadi kita tidak bisa semena-mena hanya menyalahkan pemerintah dengan problematika yang tengah terjadi, khususnya problematika pengembangan ekonomi yang terjadi saat ini,"ujarnya. Dalam Diskusi ini, kata Iza panggilan akrabnya menghadirkan tiga narasumber yakni Wiwik Damayanti Akademsi Dosen Istitut Agama Islam Ma’arif (IAIM) Nahdatul Ulama Metro Lampung, lalu Mustofa Aktifis PC PMII Kota Metro, dan Pengusaha Muda asal Kota Metro Khoirul Lutfi.

 “Usai acara diskusi, kita melakukan deklarasi 3 point yakni mendukung pemerintah melakukan pengawasan terhadap turis asing, sehingga meminimalisir orang asing dengan visa turis bekerja di Indonesia. Lalu mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah dalam hal perbaikan system perekonomian di Indonesia, dan mendukung pemerintah dalam upaya pembenahan segala sektor demi mewujudkan Nawa Cita,”tandasnya.

 Sementara itu, Narasumber dari IAI Ma'arif NU Metro Lampung Wiwik menyatakan bahwa secara prinsip mendukung apa yang sudah dilakukan melaui kebijakan Perpres (Peraturan Presiden) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Hutang Luar Negeri sebagai wujud dukungan ekonomi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf.

 “Ya pada dasarnya tidak ada keinginan Presiden untuk menyengsarakan rakyatnya. Hadirnya Perpres ini adalah untuk mensuport supaya investasi kita didalam negeri lebih meningkat. Karnanya, memang dilahirkan Perpres ini dalam rangka memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Walapun, disisi lain Perpres ini kesannya seolah-olah membuka TKA seluas-luasnya untuk bisa bekerja di Indoneia,”jelasnya.

Wanita yang juga Ketua Program Stady Hukum Ekonomi Syariah IAIM NU Metro ini menyakni bahwa bila dilihat Perpres ini sesungguhnya setiap perusahaan yang akan memperkerjakan TKA dia harus membuat rencana penempatan TKA dan harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

“ Nah, artinya tidak sembarangan juga TKA bisa bekerja di Indonesia. Dia harus melalui scening dulu baru bisa mendapatkan izin untuk bekerja di Indonesia. Akan tetapi yang harus menjadi catatan penting adalah bahwa Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa harus segera bangkit. Ini adalah batu loncatan pemerintah untuk mendongkrak supaya investasi naik, tetapi ini juga harus dilakukan pengawasan ketat sesuai prosedur. Saya rasa arus terhadap peningkatan TKA tidak akan terjadi secara massif, asal pengawasan control dilakukan dengan baik dan benar,”pungkasnya. (Ferdy)